BPIP: Isu Amandemen UUD 1945 Hanya Ilusi untuk Giring Opini Masyarakat

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Isu amandemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden, menjadi perbincangan masyarakat luas.

Melihat hal ini, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menilai isu itu hanyalah ilusi semata.

"Isu amandeman hanya ilusi, karena jelas dipakai pihak tertentu untuk menggiring opini masyarakat," kata Romo Benny lewat keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Baca juga: DAFTAR Lengkap Wilayah PPKM Jawa-Bali Hingga 20 September, Tangerang Raya Tak Beranjak dari Level 3

Benny menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menegaskan amandemen tidak akan dilakukan, karena bertentangan dengan konstitusi.

"Padahal, Presiden sudah menjelaskan itu tidak mungkin karena bertentangan dengan partai."

"Ini sebanernya logika untuk menyudutkan Presiden Jokowi," ujar Benny.

Baca juga: Buwas Ungkap Adhyaksa Dault Dilaporkan Soal Aset Kwarnas di Cibubur Dijadikan SPBU

Isu ini, menurut Benny, hanya retorika politik yang tidak perlu terlalu serius untuk ditanggapi.

"Politik itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau golongan," tegas Benny.

Kata Benny, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam politik, yaitu etos, pathos, dan logos.

Baca juga: Pegawai KPK Tak Lulus TWK Ditawari Kerja di BUMN, Novel Baswedan Merasa Terhina

"Ada tiga hal pokok, yaitu etos, yaitu politik harus kepada kinerja yang bisa menyejahterakan rakyatnya."

"Kedua adalah pathos, yaitu harus dipikirkan kepentingan masyarakat, dan logos berhubungan dengan kepantasan," urainya.

Benny menjelaskan, keadaban politik harus dijaga dan berorientasi pada kepentingan publik.

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Bakal Terus Diterapkan, Luhut: Kalau Dilepas Bisa Ada Gelombang Berikutnya

"Keadaban politik harus mengarus utamakan nilai Ketuhanan, kemanusian, persatuan, musyawarah mufakat, keadlian diaktualisasikan dalam perilaku berpolitik sebagai pelayan publik," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menanggapi wacana masa jabatan presiden tiga periode, seiring isu amandemen UUD 1945.

Baca juga: Edhy Prabowo Bilang Larangan Ekspor Benur Rugikan Rakyat, Susi Pudjiastuti: No Comment!

"Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik, ya sikap saya enggak berubah."

"Janganlah membuat kegaduhan baru."

"Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi."

Baca juga: Butuh Studi Lebih Lanjut, Sertifikat Vaksin Covid-19 untuk Syarat Bepergian Masih Wacana

"Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode."

"Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama," papar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/3/20201) lalu.

Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode, Jokowi: Ingin Tampar Muka Saya!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju wacana masa jabatan Presiden ditambah menjadi tiga periode dan dipilih oleh MPR.

"Kalau ada yang usulan tiga (wacana), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Menurut Jokowi, sejak awal dirinya meminta amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan secara terbatas, terkait Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

• BREAKING NEWS: PN Depok Tolak Gugatan Perdata Korban First Travel, Majelis Hakim Beda Pendapat

Tetapi, kenyataannya saat ini melebar ke wacana lain.

"Sekarang kenyataannya begitu kan? Presiden dipilih MPR, Presiden tiga periode. Jadi lebih baik, tidak usah amandemen," tutur Jokowi.

"Kita konsentrasi saja ke tekanan internal yang tidak mudah diselesaikan," sambung Jokowi.

Megawati: Yang Ngomong yang Kepengin

Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri angkat bicara terkait isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dirinya menuding balik pihak yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menjadi presiden selama tiga periode.

"(Jokowi) berkeinginan katanya 3 periode."

Baca juga: Terduga Teroris yang Diciduk di Tangerang Bertugas Cari Dana dan Latih Wirausaha di Jamaah Islamiyah

"Yang omong itu yang kepengin sebetulnya."

"Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode," kata Megawati dalam peluncuran buku 'Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam', yang disiarkan channel YouTube PDIP, Rabu (24/3/2021).

Menurut Megawati, tudingan terhadap Jokowi tersebut tidak berdasar.

Baca juga: Ini Wujud Drum Barang Bekas yang Bikin Deden Noy Tenar tapi Tak Dapat Duit dari YouTube

Mengingat, menurut Megawati, presiden tidak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945 untuk menambah masa jabatan.

"Memang presiden bisa mengubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak," ucap Megawati.

Megawati mengaku menyinggung hal itu karena dia justru ingin mendorong agar kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif, tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat.

Baca juga: KISAH Penggebuk Drum dari Barang Bekas Asal Bengkulu: Sepi Order Manggung Berbuah Kejutan

Menurut Megawati, para kader PDIP harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak.

Namun isi buku itu sebaiknya tak hanya dibaca, namun harus dipraktikkan di lapangan.

Dengan begitu, kader PDIP selalu aktif bekerja di tengfah rakyat.

Baca juga: Cabut Gugatan, Marzuki Alie: Kepengurusan AHY Sudah Demisioner Usai KLB, Ngapain Digugat Lagi?

"Kalian saya minta itu supaya aktif."

"Seperti Hendy (Wali Kota Semarang). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah."

"Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode," tutur Megawati.

Baca juga: Ini Keuntungan Jakarta Gelar Balapan Formula E Menurut Jakpro

Dirinya menyebut tugas utama sebagai kader PDIP adalah memperjuangkan nasib rakyat. (Fransiskus Adhiyuda)