Vaksinasi Covid19

Hasil Survei Ungkap 34,33 Persen Warga Enggan Divaksin Covid-19 karena Anggap Prosesnya Rumit

Dari 1.130 responden yang bersedia namun belum divaksinasi, 26,2 persen dari mereka menyebutkan tidak tahu cara mendapatkan vaksin.

Editor: Yaspen Martinus
khybernews.tv
Masih ada warga enggan divaksin Covid-19, dengan alasan proses yang rumit. 

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Masih ada warga enggan divaksin Covid-19, dengan alasan proses yang rumit.

Hal itu berdasarkan survei pandangan masyarakat tentang vaksinasi Covid-19.

Sebanyak 1.130 atau 13,6 persen responden belum tapi ingin divaksinasi, dengan alasan utama proses mendapatkan vaksin rumit, antreannya panjang dan ramai, sebanyak 34,33 persen.

Baca juga: Bareskrim Hampir Rampungkan Berkas Perkara Muhammad Kece dan Yahya Waloni

Kemudian disusul dengan alasan 17,9 persen dari mereka tidak mengetahui harus pergi ke mana untuk mendaftar.

"Serta alasan 15,9 persen mengaku kehabisan antrean dan kuota vaksin," ujar
Manajer Riset Katadata Insight Center (KIC), Vivi Zabkie dalam diskusi virtual, Rabu (15/9/2021).

Vivi memaparkan, dari 1.130 responden yang bersedia namun belum divaksinasi, 26,2 persen dari mereka menyebutkan tidak tahu cara mendapatkan vaksin.

Baca juga: Pilih KSAD Atau KSAL Jadi Panglima TNI? Legislator PPP Bilang Jalan Tengah Ini Bisa Diambil Jokowi

Mayoritas dari kelompok ini berharap agar informasi tentang vaksinasi muncul di kanal yang bersifat langsung dan dekat dengan lingkungan mereka, seperti pengumuman dari ketua RT/RW (60,5 persen), disusul kanal informasi publik non pemerintah (50,8 persen).

Change.org Indonesia bersama KawalCovid19 dan Katadata Insight Center melakukan survei online pada 6-21 Agustus 2021 ke seluruh Indonesia, dengan melibatkan 8.299 responden menggunakan metode convenience sampling.

Hadir di kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi MEpid.

Baca juga: Masih Tahap Penyelidikan, Bareskrim Belum Niat Panggil Dua Peneliti ICW yang Dilaporkan Moeldoko

Ia mengatakan, terkait dengan strategi komunikasi, selain informasi resmi dari jubir pemerintah di setiap tingkat), tim satgas di tingkat yang lebih rendah (kabupaten / kota) yang dibentuk juga punya strategi komunikasi.

Mereka juga mendapatkan pelatihan daring secara berkala mengenai penanganan Covid-19.

"Ada yang jalan, tapi ada juga yang tidak jalan."

Baca juga: Pemerintah Buka Lagi Pintu Masuk Orang Asing ke Indonesia, Wajib Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

"Strategi komunikasi yang sudah dibuat sebenarnya sudah sangat komprehensif, termasuk penanganan untuk mis- dan disinformasi," ungkapnya.

Ia mengatakan, masyarakat urban banyak diedukasi lewat medsos dan media cetak / media nasional.

Namun, media lain (seperti RRI dan TVRI) juga masih dilibatkan, serta Kominfo.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved