Ini Penyebab Single Identity Number di Indonesia Masih Belum Sempurna Meski Diterapkan Sejak 2013

Zudan mengimbau agar masyarakat selalu mengingat NIK-nya.

"Berobat ke rumah sakit ingat NIK, mengurus SIM ingat NIK, mengurus kartu prakerja ingat NIK, bantuan sosial ingat NIK."

Baca juga: UPDATE Covid-19 Indonesia 1 Oktober 2021: 2.811 Pasien Sembuh, 1.624 Orang Positif, 87 Meninggal

"Itu NIK-nya memang harus diingat."

"Ini memang ada proses membiasakan mengingat NIK dan nama."

"Kalau dulu kan hanya mengingat nama."

Baca juga: Terus Melawan, 57 Mantan Pegawai KPK Berniat Gugat SK Pemberhentian ke PTUN

"Tapi nama banyak yang sama, sekarang hanya mengingat NIK," ucapnya.

Kebiasaan ini juga menjadi bagian dari bagaimana masyarakat meningkatkan kesadaran untuk wajib pajak.

Bagi masyarakat yang belum punya NPWP, cukup mencantumkan NIK saja.

Baca juga: Partai Demokrat: Motivasi Yusril Bukan Sebagai Negarawan, tapi Ingin Jadi Hartawan

Bagi yang punya NPWP, silakan cantumkan NIK dan NPWP.

Ke depan, NIK akan menjadi satu-satunya nomor.

Ini yang dilakukan Ditjen Dukcapil secara bertahap, memastikan tidak ada lagi nomor yang lain.

Baca juga: Kapolri Ingin Rekrut Bekas Pegawai KPK, IPW Nilai Bentuk Pasang Badan Atas Pernyataan Jokowi

Sehingga, semua penduduk yang punya NIK, terdaftar sebagai wajib pajak dengan NIK-nya itu.

Walaupun, tidak semua langsung masuk ke dalam kategorinya dan ketentuannya wajib pajak.

“NPWP hanya untuk perseroan."

Baca juga: Kini Bela Moeldoko, Jasa Yusril Sempat Ingin Dipakai Demokrat, tapi Harganya Dianggap Tak Masuk Akal

"Ini sedang disiapkan di dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)."

"Sekarang diawali dari Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati,” jelasnya.

Perpres ini untuk menjaga agar semua layanan publik di Indonesia berbasis NIK.

“Jadi sudah diawali Perpres. Kemudian ditegaskan kembali dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2021," terangnya. (Larasati Dyah Utami)