Partai Politik

Gugat AD/ART Demokrat,Yusril: Tidak Mungkin Negara Ini Demokratis Kalau Partainya Oligarkis

Menurut Yusril, Mahfud berpandangan upaya yang dilakukannya adalah untuk mendongkel kekuasaan Agus Harimurti Yudhono (AHY) sebagai Ketua Umum PD.

Editor: Yaspen Martinus
Dok pribadi
Yusril Ihza Mahendra mengaku beda pandangan dengan Menkopolhukam Mahfud MD, terkait judicial review (JR) terhadap AD/ART Partai Demokrat (PD) ke Mahkamah Agung (MA). 

TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra mengaku beda pandangan dengan Menkopolhukam Mahfud MD, terkait judicial review (JR) terhadap AD/ART Partai Demokrat (PD) ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut Yusril, Mahfud berpandangan upaya yang dilakukannya adalah untuk mendongkel kekuasaan Agus Harimurti Yudhono (AHY) sebagai Ketua Umum PD.

Padahal, kata Yusril, ia tidak ada urusan dengan hal tersebut.

Baca juga: Partai Buruh Bakal Dideklarasikan Hari Ini, Said Iqbal Jadi Calon Tunggal Ketua Umum

Hal itu ia sampaikan dalam tayangan bertajuk Yusril di Pusaran Demokrat yang ditayangkan dalam program Newsmaker medcom.id di kanal YouTube medcom id, dikutip pada Minggu (3/10/2021).

"Pak Mahfud itu pikirannya, oh ini mau mendongkel AHY."

"Tidak ada gunanya itu Yusril menguji ini. Tidak bisa mendongkel AHY. AHY tetap sah."

Baca juga: Diduga Pasang Bendera HTI di Meja Kerjanya, Jaksa KPK Dilaporkan ke Jamwas Kejagung

"Saya tidak ada urusannya dengan dongkel tidak dongkel AHY."

"AHY jadi Ketua Demokrat saya tidak untung. Dia tidak jadi ketua pun saya tidak rugi," tuturnya.

Yusril menegaskan, ia telah berpikir jauh ke depan.

Baca juga: Partai Demokrat Bilang Moeldoko Ngebet Jadi Presiden, Pernah Minta Jabatan Ketua Umum kepada SBY

Menurutnya, apabila upaya terobosan hukum tersebut dikabulkan, maka akan banyak orang yang menguji AD/ART partai politik ke MA.

Ia menjabarkan, partai politik memainkan peranan yang sangat besar dalam membangun demokrasi dan penyelenggaraan negara.

Yusril mencontohkan, hanya partai politik yang bisa ikut pemilu dan bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Tak Sebut Suku, Natalius Pigai Bantah Lontarkan Ujaran Rasisme kepada Jokowi dan Ganjar Pranowo

Bahkan, kata dia, sebelum calon independen diperbolehkan, hanya partai politik yang bisa mencalonkan gubernur, bupati, dan wali kota.

Selain itu, ketika partai sudah terbentuk, partai tidak bisa dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh presiden.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved