Partai Politik
Yusril Ihza Mahendra Ungkap SBY Pernah Empat Kali Menawarinya Jadi Hakim MK, Semuanya Ditolak
Partai Demokrat menunjuk Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum, lantaran latar belakangnya sebagai mantan Ketua MK.
lihat foto
TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit mengungkapkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menawarkan dirinya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut penuturannya, berkali-kali dia ditawari jabatan tersebut.
Namun, Yusril menolak tawaran tersebut, karena lebih baik menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) saat itu.
Baca juga: Boyamin Saiman Tantang KPK Hadirikan Lili Pintauli di Persidangan Mantan Wali Kota Tanjungbalai
Hal itu ia sampaikan, merespons penunjukan mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, sebagai kuasa hukum DPP Demokrat atas gugatan AD/ART.
"Saya enggak mau saja jadi hakim MK."
"Berkali-kali saya ditawarin jadi hakim MK, saya enggak mau."
Baca juga: Ahli Rekomendasikan Lansia dan Pengidap Imun Lemah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga
"Pak SBY itu empat kali pernah bicara sama saya, pada waktu nyusun kabinet juga begitu."
"Saya bilang lebih baik saya jadi Mensesneg aja, pak," katanya, saat wawancara khusus dengan Tribunnetwork, Rabu (13/10/2021).
Partai Demokrat menunjuk Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum, lantaran latar belakangnya sebagai mantan Ketua MK.
Baca juga: Tak Main-main, Wisatawan Asing di Bali yang Tidak Pakai Masker Bakal Langsung Dideportasi!
Yusril menganggap hal itu menurutnya biasa saja dan tak penting.
"Pak Hamdan enggak pernah jadi Menteri Kehakiman tapi pernah jadi Ketua MK."
"Kalau Yusril enggak pernah jadi Ketua MK tapi dua kali jadi Menteri Kehakiman.
Baca juga: Besok Kembali Terima Wisatawan Mancanegara, Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Bali Sudah 90 Persen
Jadi udahlah, persoalan itu enggak penting," ucap Yusril.
Yusril tak terkejut Hamdan Zoelva dipilih Partai Demokrat untuk melawannya.
Sebab, berdasarkan informasi yang didapatnya, Hamdan juga menjadi kuasa hukum Demokrat saat bertarung dengan kubu KLB di PTUN.
Baca juga: Besok Bali Dibuka untuk Wisatawan Mancanegara, Ini Daftar 35 Hotel untuk Lokasi Karantina
