Ketua MUI Kota Tangerang Minta Satpol PP yang Kepergok Mesum dengan PSK Diberhentikan Tidak Hormat

Perilaku tak pantas yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP tersebut, dinilai Bajuri, cukup mempermalukan nama Kota Tangerang. 

Penulis: Gilbert Sem Sandro | Editor: Mohamad Yusuf
The Hindu
(Ilustrasi) Kasus oknum Satpol PP Kota Tangerang yang kepergok melakukan asusila saat melakukan penyamaran ketika membongkar kasus prostitusi online, mendapat sorotan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, Bajuri Khotib. 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Kasus oknum Satpol PP Kota Tangerang yang kepergok melakukan asusila saat melakukan penyamaran ketika membongkar kasus prostitusi online, mendapat sorotan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, Bajuri Khotib.

Perilaku tak pantas yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP tersebut, dinilai Bajuri, cukup mempermalukan nama Kota Tangerang. 

Menurutnya, Pemkot Tangerang harus menegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

"Penegakan perda ini agak kendor kemudian PSK merajalela, maka kita dorong ulang di rapat kerja dan merekomendasikannya ke Pemkot Tangerang agar lebih tegas menegakkan peraturan itu," ujar Bajuri Khotib kepada awak media, Kamis (28/10/2021).

"Kalau penyamaran kan tidak perlu sampai seperti bersetubuh gitu seharusnya," sambungnya. 

Kemudian Bajuri mengatakan, oknum Satpol PP itu, seharusnya diberhentikan secara tidak hormat, sebagai bentuk tindakan tegas dari Pemkot Tangerang.

Baca juga: Melihat Efek Samping, Respons Antibodi, dan Efikasi Vaksin Zifivax yang telah Mendapatkan Izin BPOM

Baca juga: TAK LAGI REPOT! Begini Cara Cetak KK, Akta Kelahiran, dan Kependudukan Secara Mandiri

Baca juga: ALHAMDULILLAH, Saudi Arabia Kembali Buka Umrah untuk Jemaah Indonesia, Simak Persyaratannya Berikut

"Diberhentikan secara tidak hormat seharusnya bagus, karena ada peraturannya kan. Lagi pula oknum yang tertangkap itu justru tidak menegakkan perda," kata Bajuri.

Lebih lanjut Bajuri menyarankan, agar Pemkot Tangerang mengkaji ulang Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. 

Pasalnya, perkembangan teknologi saat ini membuat modus para pelaku prostitusi melakukan aksi juga semakin berkembang, seperti melalui aplikasi pesan singkat online.

"Kita sarankan agar perdanya di kaji ulang, karena modus-modus prostitusi semakin luas cakupannya seiring kemajuan teknologi saat ini," terangnya.

Baca juga: Diapit 3 Jenderal, Gaya Menlu Retno Marsudi Bikin Salah Fokus, Pakai Sepatu Kanan-Kiri Beda Warna

Baca juga: TAK DISANGKA, Uang Ratusan Juta Terkumpul Ketika Penjual Gorengan Bongkar Tabungan dari Ember

Baca juga: Dampak Corona, Pemerintah Jepang Beri Setiap Anak hingga Usia 18 Tahun, Subsidi Uang Rp12,7 Juta

Sebelumnya diberitakan, dua orang oknum Satpol PP Kota Tangerang kedapatan berbuat tindak asusila, saat penggerebekan berlangsung.

Kejadian tersebut bermula, saat Satpol PP Kota Tangerang menggelar razia prostitusi di kost-kostan dan hotel yang berada kawasan Periuk, Kota Tangerang, Jumat (22/10/2021) lalu.

Namun saat penggerebekan berlangsung, dua oknum Satpol PP, justru ditemukan sudah tidak mengenakan pakaian bersama dengan wanita pekerja seks komersial (PSK). (m28)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved