Arya Sinulingga Sebut Tuduhan Erick Thohir Untung Dibalik Aturan PCR Sangat Tendensius

Dua nama tersebut diduga Edy terlibat dalam perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Baca juga: Ujang Anggap Tugas Menjaga Pelintasan KA di Jembatan Gantung Sebagai Anugerah Terbesar dalam Hidup

Dalam penjelasannya, PT GSI terbentuk dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

Tak cuma sampai di situ, PT GSI juga diduga terbentuk dan berkaitan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri.

Seperti diketahui, PT Adaro Energy Tbk merupakan perusahaan yang sahamnya dipegang oleh Boy Thohir. 

Boy Thohir adalah saudara dari Erick Thohir.

Arya kembali melanjutkan, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah tes PCR di seluruh Indonesia mencapai total 28,4 juta.

Sementara PT GSI yang dikaitkan dengan Erick Thohir, tercatat hanya melakukan 2,5 persen dari total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia.

Baca juga: Warga Kabupaten Tangerang Patuh Bayar Pajak, Awal November PBB dan BPHTB Nyaris Capai Target

"(Berdasarkan data) hanya 2,5 persen. Jadi 97,5 persen lainnya dilakukan pihak lain," ungkap Arya.

"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN yang melakukan penggabungan, konsolidasi dan reorganisasi.

Di mana jumlah BUMN yang awalnya 108 perusahaan kini hanya menjadi 41 perusahaan.

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir itu pun didukung dan diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Nyat Kadir mengatakan bahwa dukungan Presiden kepada Kementerian BUMN tersebut sangat nyata.

"Saya cukup surprise bahwa Jokowi mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh Kementrian BUMN. Apa yang disampaikan oleh Jokowi pada saat pertemuan dengan Direksi BUMN di Labuan Bajo adalah dukungan riil," katanya, Senin(18/10/2021).

Menurutnya apa yang disampaikan Presiden di depan Dirut BUMN di Labuan Bajo, Kamis pekan lalu sudah dibahas di Komisi 6 dalam rapat-rapat dengan kementrian BUMN.