Breaking News:

Kasus Kekerasan Seksual

Kasus Kekerasan Seksual Sedang Marak, Moeldoko Apresiasi Langkah Baleg DPR yang Menyetujui RUU TPK

Saat ini diperlukan aturan terkait kekerasan seksual yang sedang marak terjadinya kekerasan seksual belakangan ini.

Editor: Sigit Nugroho
ksp.go.id
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Saat ini diperlukan aturan terkait kekerasan seksual yang sedang marak terjadinya kekerasan seksual belakangan ini.

Hal itu menunjukan bahwa semakin diperlukannya pembaruan instrumen hukum yang dapat memberikan kerangka pengaturan tindak pidana kekerasan seksual secara spesifik, perlindungan bagi korban serta langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual.

Dengan disetujuinya RUU TPKS oleh Badan Legislasi DPR (Baleg DPR) pada 8 Desember 2021 lalu, diharapkan RUU tersebut bila kemudian disahkan, dapat menjadi payung hukum dalam upaya bersama memberantas kekerasan seksual.  

Baca juga: Dosen UNJ Diduga Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi yang Ingin Mendapatkan Bimbingan

Baca juga: Terungkap, Mahasiswi Bunuh Diri di Makam Ayahnya Pernah Dapat Pelecehan Seksual dari Kakak Kelas

Baca juga: Marlina Octoria Laporkan Ayah Taqy Malik Atas Tuduhan KDRT dan Kekerasan Seksual

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, selaku Pengarah Gugus Tugas mengapresiasi langkah Baleg DPR yang menyetujui RUU TPKS.

"Baleg DPR telah berhasil menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat serta menerjemahkan realita dan data seputar kekerasan seksual ke dalam komitmen yang kuat untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual dengan disetujuinya RUU TPKS," kata Moeldoko dalam siaran pers KSP, Sabtu, (11/12/2021).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Gugus Tugas akan terus berkoordinasi dengan Baleg DPR dan stakeholder terkait untuk mendukung proses percepatan pembentukan RUU TPKS

BERITA VIDEO: Tak Pakai Masker, Pengendara Ngamuk dan Cengengesan Ketika Terjaring Razia di Kabupaten Karawang

"Selama ini Gugus Tugas bergerak beriringan dengan Baleg DPR dan akan terus bersama-sama berkoordinasi di seluruh tingkat pembentukan Undang-Undang yang masih perlu dilalui hingga akhirnya RUU ini dapat disahkan.” ungkap Edward.   

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, juga memberikan apresiasi ke seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam proses pembentukan RUU TPKS

“Dalam berkoordinasi bersama unsur Baleg, Gugus Tugas turut melibatkan stakeholders lain, mulai dari konsultasi dengan unsur yudikatif, masyarakat sipil, akademisi, hingga media. Semoga RUU TPKS ini dapat terus disetujui di langkah-langkah formil berikutnya dan menjadi harapan, jawaban dan sandaran bagi para korban,” kata Jaleswari.  

Sebagai informasi Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dibentuk oleh Kepala Staf Kepresidenan melalui Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Nomor 6/T Tahun 2021 untuk melaksanakan fungsi koordinasi antar kementerian dan/atau lembaga dalam rangka mempercepat pembentukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual. 

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved