Data Palsu Diduga Jadi Dasar Penetapan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Laporan palsu diduga menjadi dasar pemilihan ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.

Data dalam laporan tersebut berkaitan dukungan enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-Jakarta terhadap kandidat Ketua DPD.

Laporan tersebut disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dugaan ini diungkap oleh Ketua Panitia Musda V Demokrat DKI Jakarta, Ricky Nainggolan, Jumat (28/1/2022).

“Patut diduga ketum mendapat laporan dan data hasil Musda DKI yang sudah diubah oleh oknum DPP,” katanya.

"Ini yang membuat keputusan DPP terkait Musda DKI tidak objektif," imbuhnya.

Ricky mengaku mendapat informasi bahwa AHY disodori data Musda DKI tentang dukungan DPC kepada dua kandidat ketua DPD yakni Mujiono dan Santoto. Dalam data tersebut, kandidat Santoso mendapat dukungan satu suara, sedangkan selebihnya mendukung Mujiono.

Data tersebut, kata Ricky, tidak sesuai hasil Musda DKI pada Desember 2021 lalu.

Baca juga: Untuk Memuaskan Rasa Penasaran, Begini Cara Melihat Pesan yang Sudah Dihapus

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh DPP dan forum Musda V, sosok Santoso dan Mujiyono sama-sama mendapat dua dukungan suara dari DPC. “Jadi, bukan 5:1 seperti yang beredar di media,” ujar Ricky berdasarkan keterangannya.

Ricky melanjutkan, Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan musda se-Indonesia. Dalam menentukan ketua DPD, ketua umum Partai Demokrat berpijak pada laporan dari BPOKK.

Pada titik ini, menurut Ricky, rawan terjadi manipulasi hasil musda oleh oknum BPOKK. Dia menduga, terjadi manipulasi laporan hasil Musda DKI kepada Ketua Umum AHY.

“Kawan-kawan sekarang sedang investagasi kebenaran kabar miring ini. Saya juga berharap Dewan Kehormatan DPP PD tidak tinggal diam terhadap masalah ini,” ujar Ricky.

Baca juga: Anies Baswedan didesak Tiadakan PTM 100 Persen Pasca Omicron Merebak

Peristiwa ricuhnya Musda PD di beberapa provinsi yang berujung pembakaran atribut dan bendera Partai Demokrat karena dipicu karena keputusan DPP yang tidak sesuai dengan keinginan ader di daerah.

Disinyalir karena permainan oknum DPP yang tidak fair dan memenangkan calon yang didukung oknum BPOKK DPP.