Anies Baswedan Dinilai Tak Perlu Cabut Pergub yang Diteken Ahok soal Penggusuran

Ketua Fraksi PKB-PPP DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, aturan tersebut tidak perlu dicabut karena niat pemerintah bukan menindas warganya

TRIBUNNEWS/FRANSISKUS ADHIYUDA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak perlu mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang diteken pemimpin sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak perlu mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang diteken pemimpin sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Regulasi yang dimaksud adalah Pergub Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.

Ketua Fraksi PKB-PPP DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, aturan tersebut tidak perlu dicabut karena niat pemerintah bukan menindas warganya, tapi merelokasi mereka ke tempat yang lebih layak yaitu rumah susun (rusun).

Dari era pemerintahan Ahok, pemerintah daerah telah menggencarkan pembangunan rusun untuk merelokasi warga yang berada di lahan milik negara seperti di bantaran atau atas kali/saluran dan sebagainya.

Baca juga: Buruh Banten Demo lagi, Pengamat Sebut Efek Anies Baswedan Langkahi Aturan Pusat

“Itu rusun untuk orang-orang yang terkena gusur, setiap kota besar yang namanya penggusuran itu tidak bisa dielakkan, pasti ada,” ujar Hasbiallah pada Sabtu (26/2/2022).

Hal itu dikatakan Hasbiallah untuk menanggapi unjuk rasa yang dilakukan puluhan komunitas yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Kamis (24/2/2022) lalu.

Mereka menuntut Anies mencabut Pergub tersebut regulasi itu melegalkan penggusuran paksa yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM).

“Kalau semuanya harus mengikuti mereka, apa kerjanya pemprov? apa kerjanya pemerintah? apa kerjanya tata ruang? kan kita butuh rapi. Ya nggak perlu dicabut Pergub Ahok itu dan bukan suatu yang urgent,” katanya yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran Geruduk Kantor Gubernur Anies, Sampaikan 4 Tuntutan

Selain itu, kata dia, Anies juga tidak pernah melakukan penggusuran warga.

Dia menyebut, maksud dari penggusuran yang sesungguhnya adalah warga tidak diberikan tempat tinggal atau hunian yang baru dan layak.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved