Mahfud MD Minta ACT Tidak Hanya Dikutuk Tapi Dipidana Bila Terbukti Tilap Dana Umat

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD merasa organisasi nirlaba Aksi Cepat Tanggap (ACT) bukan hanya harus dikutuk, tapi juga dipidana apabila terbukti menyelewengkan dana umat.

Mahfud MD mengakui pernah menjadi endorsement bagi ACT.

Ia pun mengunggah videonya yang pernah membuat seruan untuk bersama-sama menyalurkan dana bantuan ke ACT.

Lewat akun twitter resminya, Mahfud MD mengatakan bahwa endorsement itu dilakukannya pada tahun 2016 atau tahun 2017.

Baca juga: ACT Diduga Selewengkan Dana Umat, ini 5 Tips Sedekah Mudah Tanpa Lewat Organisasi Nirlaba

"Saya pernah memberi endorsemen pada kegiatan ACT karena alasan pengabdian bagi kemanusiaan di Palestina, korban ISIS di Syria, dan bencana alam di Papua," tulis Mahfud MD.

Namun kata Mahfud MD, apabila ternyata dana itu terbukti diselewengkan oleh ACT, maka selain mengutuk organisasi nirlaba itu, ia juga harap ada jerat pidana yang bisa diterapkan.

"Tapi jika ternyata dana-dana yang dihimpun itu diselewengkan maka ACT bukan hanya harus dikutuk, tapi juga harus diproses secara hukum pidana," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud MD mengaku sudah memerintahkan Polri untuk bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aliran dana ACT yang didapat dari donasi umat.

"Saya sudah meminta PPATK untuk membantu Polri dalam mengusut ini," ungkapnya.

Saat itu, sejumlah pihak ACT tiba-tiba datang ke kantornya untuk membuat video seruan donasi.

Bahkan, pihak ACT pernah menodong ajakan donasi saat ketika Mahfud MD baru selesai memberi khutbah Jumat di sebuah masjid raya di Sumatera.

Saat itu, Mahfud MD tergugah dan mau melakukannya karena semata-mata demi kemanusiaan.

"Mereka menerangkan tujuan mulianya bagi kemanusiaan," jelas Mahfud MD.

Diketahui, belakangan ini ramai dibicarakan organisasi nirlaba yang diduga menyelewengkan donasi untuk umat.