Internasional
Konferensi Kelautan PBB: Bahas Komitmen Global untuk Atasi Permasalahan Sampah Dunia
Konferensi tersebut, membahas pentingnya aksi kolaborasi multi stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan sampah laut secara global.
Penulis: Ign Agung Nugroho | Editor: Ign Agung Nugroho
lihat foto
Banyak penelitian yang menunjukkan dampak merugikan dari sampah plastik terhadap keanekaragaman hayati, masyarakat, hingga ekonomi lokal dan nasional.
Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan perhatian nyata yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk mengurangi sampah plastik di ekosistem.
Nani Hendiarti, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves mengatakan, pemerintah Indonesia pun telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
Baca juga: Ketika Sampah Plastik yang Dianggap Tidak Berguna jadi Punya Nilai Lagi
Baca juga: Proses Ramah Lingkungan ini Dilakukan Produsen Bumbu Penyedap agar Bebas Sampah
Perpres tersebut juga mendukung komitmen pemerintah untuk mengurangi 70 persen sampah plastik di laut pada tahun 2025 dengan membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL).
"Mengenai capaian, tantangan, serta langka kedepan yang akan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut dalam upaya mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70 persen pada 2025," kata Nani.
Sementara itu, Unni Klovstad, Director of Ocean and Business Development, Norwegian Ministry of Foreign Affairs juga menjelaskan bagaimana Norwegia mengatasi permasalahan sampah laut yang bersifat lintas batas.
Hal itu, termasuk mengenai dukungan kepada Indonesia yang merupakan mitra Norwegia dalam upaya penanganan sampah laut.
“Kami turut mendukung Indonesia dalam upaya penanganan sampah salah satunya melalui penyelenggaraan kompetisi Ending Plastic Pollution Innovation Challenge (EPPIC)," katanya/
"Kompetisi EPPIC ini merupakan kesempatan untuk mendorong perubahan dengan meningkatkan kesadaran dan mencoba pendekatan baru untuk mengatasi masalah plastik domestik," ujar Unni lagi.
Pada kesempatan yang sama, diluncurkan pula Program Bersih Indonesia.
CEO The Alliance to End Plastic Waste (AEPW), Jacob Duer yang menjadi salah satu narasumber dalam acara ini memaparkan tentang proyek Bersih Indonesia dalam rangka pengelolaan sampah plastik.
Menurutnya, bersih Indonesia dibangun di atas momentum yang diciptakan oleh pemerintah untuk memajukan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah di Indonesia.
Program ini juga berpotensi menciptakan blue print untuk sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan secara finansial di pasar negara berkembang, di mana investasi di bidang ini secara tradisional menjadi rintangan yang signifikan.
"Kami berharap dapat melanjutkan kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan sistem yang mendukung ambisi Indonesia bebas sampah plastik," kata Jacob.
AEPW adalah koalisi perusahaan terbesar di dunia dari seluruh rantai nilai plastik, termasuk produsen resin plastik, pengguna plastik (produsen dan pengecer), pengelola dan pendaur ulang sampah, dan lainnya.
