Pilgub DKI 2024

Soni Sumarsono Ungkap 2 Kriteria Penting untuk Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan

Soni Sumarsono Ungkap 2 Kriteria Penting untuk Pj Gubernur DKI Jakarta Gantikan Anies Baswedan, Sebaiknya dari birokrasi

Tribun Tangerang/Indri Fahra Febrina
Soni Sumarsono Ungkap 2 Kriteria Penting untuk Pj Gubernur Gantikan Anies Baswedan 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir pada 16 Oktober mendatang. 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur) untuk mengisi kekosongan sebelum Pilkada 2024. 

Soni Sumarsono yang juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta 2016 lalu  mengungkapkan, terdapat dua kriteria khusus untuk mengisi posisi orang nomor satu DKI Jakarta. 

"Ada 2 kriteria, satu adalah administratif. Yang kedua kriteria yang terkait dengan kompetensi, ya kriteria teknis namanya, teknis kompetensi," kata Soni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Senin (22/8/2022). 

Menurut eks Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini, Pj Gubernur harus berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon satu. 

Pj Gubernur bisa diisi ASN dengan asal jabatan sebagai pejabat madya, pimpinan tinggi madya, inspektur jenderal, direktur jenderal, hingga kepala badan. 

Kriteria selanjutnya yaitu teknis kompetensi, dalam artian Pj Gubenur wajib menguasai teknis birokrasi di pemerintahan. 

"Kalau dia berasal dari birokrasi, relatif lebih dekat dengan kompetensinya itu, itu contoh konkret dari pemahaman kompetensi dalam teknis pemerintahan," ujarnya. 

Baca juga: Namanya Masuk Bursa PJ Gubernur DKI Jakarta, Jenderal Fadil Imran Tegas Nyatakan Tak Berminat

Baca juga: Heru Budi Hartono Dinilai Sosok Tepat jadi Pengganti Anies sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta 

Lebih lanjut, Soni membeberkan alasan pentingnya Pj Gubernur menguasai teknis kompetensi. 

Menurutnya, pemimpin ibu kota harus mampu membuat keputusan yang interaktif, komunikatif, dan merangkul semua pihak agar menghindari konflik. 

Sebab, hal tersebut bakal berkaitan dengan penyusunan program daerah dan pertanggungjawaban anggaran. 

 "Kalau mereka dari birokrasi, mereka akan lebih langsung join. Tapi kalau diuar birokrasi, ya yang pemahamannya selama ini tidak berpengalaman hanya satu tahun penyesuaian empat bulan. Jadi waktunya habis untuk penyesuaian itu lah kira kira," tukasnya. (M35)

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved