Kapolri: Divisi Propam Patroli Mencari Anggota Polri Bergaya Hidup Mewah

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA -- Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua Hutabarat, Rabu (24/8/2022).

Pada kesempatan itu, Komisi III juga menyoroti fenomena sejumlah anggota Polri dan ibu-ibu Bhayangkari yang hedonis, bergaya hidup mewah, dan sering pamer di sosial media.

Kapolri mengaku sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) dan telegram rahasia yang isinya meminta anggota Polri tidak hidup mewah.

Listyo Sigit Prabowo meminta Komisi III DPR untuk memberikan informasi apabila melihat anggota polisi yang hidup hedonis.

"Karena ini sudah diatur kalau pola ini masih dilakukan kami sudah punya aturannya dan bisa diproses dalam peraturan kami," kata Listyo Sigit.

Kapolri menambahkan, Divisi Propam Polri sudah diminta untuk patroli setiap hari mencari anggota yang hidup hedonis.

Apabila ditemukan, maka Divisi Propam segera memroses sesuai etik profesi yang dilanggar anggota tersebut.

Namun, Listyo tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya laporan dari masyarakat dan pihaknya meminta informasi terkait hal tersebut.

"Tentunya kami akan tindak lanjuti laporan, karena kami merasa masyarakat cinta kepada institusi Polri dan itu menjadi atensi," ujar Listyo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (24/8/2022).

Menurut Listyo, pembinaan karier yang dilakukan oleh pihaknya untuk meningkatkan kinerja Polri dalam melayani masyarakat dan penegakan hukum.

"Memperkuat sistem saya kira sudah kami mulai sejak proses rekrutmen dan sudah berusaha menerapkan prinsip bersih dan transparan," kata Listyo Sigit.

Jenderal bintang empat itu tak menampik masih ada yang bermain-main di belakangnya, sehingga menjatuhkan nama baik Polri.

Ia pun meminta apabila ada yang melakukan proses pelayanan dan penegakan hukum ada yang bermain maka dilaporkan ke Divisi Propam Polri.

"Pasti juga akan kami proses dan kami terhadap hal itu tidak ada toleransi karena sejak awal rekrutmen tidak ada proses transaksi," tutur Listyo Sigit Prabowo. (*)