Internasional

Isu Dugaan Pelanggaran HAM di Xinjiang Versi PBB dan Respon Otoritas Tiongkok

Perimbangan data atas fakta yang disampaikan otoritas Tiongkok dan lembaga dunia lain sepertinya akan memunculkan perdebatan panjang.

Istimewa
Ilustrasi masyarakat di Xinjiang 

"Item ini seolah-olah mengarahkan kesimpulan bahwa ada pelanggaran HAM dalam urusan hak reproduksi di wilayah Xinjiang," ujarnya. 

Dokumen Komisi Tinggi HAM PBB itu tidak menampilkan update data baru yang dirilis otoritas Tiongkok Bulan September 2021 tentang tingkat pertumbuhan penduduk di Xinjiang yang lebih tinggi dari rata-rata negara itu selama satu dekade terakhir.

Populasi di wilayah tersebut mencapai angka 25,85 juta pada Oktober 2020, naik 18,5 persen dari sensus penduduk negara itu pada 2010 (CGTN, Demographic changes in Xinjiang over the years, 2021).

Dalam buku putih yang berjudul 'Dinamika dan Data Populasi Xinjiang' juga disebutkan bahwa kawasan di sisi utara barat Tiongkok ini telah mengalami peningkatan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang dikaitkan dengan pertumbuhan penduduknya yang stabil.

Produk domestik bruto di Xinjiang meningkat sekitar 160 kali dalam 65 tahun terakhir.

Pendapatan per kapita tahunan penduduk pedesaan Xinjiang naik dari 119 RMB ($18,4) pada tahun 1978 menjadi 14.056 RMB pada tahun 2020, naik lebih dari 100 kali lipat.

Ada lebih dari 2,7 juta orang pedesaan di Xinjiang yang hidup di bawah garis kemiskinan saat ini telah keluar dari kemiskinan, sehingga memberantas kemiskinan ekstrim.

Pelibatan World Bank di Xinjiang

Pada Tahun 2015, Bank Dunia pernah terlibat dalam Proyek Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan Xinjiang Tiongkok dengan nilai pinjaman sebesar 50 juta dolar AS, untuk mendukung lima perguruan tinggi kejuruan negeri di wilayah tersebut.

World Bank juga pernah mendapatkan tuduhan membantu ‘proyek kamp cuci otak’ seperti yang dituduhkan Ketua Komite Keuangan Senat Amerika Serikat, Chuck Grassley (2019) dengan dikaitkan laporan pelanggaran HAM di Xinjiang yang kemudian dilakukan pendalaman oleh Bank Dunia untuk diinvestigasi.

Rilis Bank Dunia 11 Nopember 2019 berjudul World Bank Statement on Review of Project in Xinjiang, China menyebutkan bahwa ketika ditemukan tuduhan (pelanggaran HAM) dikaitkan dengan Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan Xinjiang, Bank Dunia pernah menugaskan seorang manajer seniornya melakukan perjalanan ke Xinjiang untuk mengumpulkan informasi secara langsung.

Tim melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap dokumen proyek, terlibat dalam diskusi dengan staf proyek, dan mengunjungi sekolah-sekolah yang dibiayai langsung oleh proyek, serta sekolah-sekolah mitra mereka yang menjadi sasaran tuduhan.

Peninjauan Tim Bank Dunia ke proyek di Xinjiang tersebut tidak mendukung tuduhan pelanggaran HAM dimaksud.

"Kini persoalan tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang yang disampaikan Komisi Tinggi HAM PBB telah mendapatkan berbagai reaksi berbagai pihak, apalagi di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dalam konstelasi geostrategis dunia yang terus menghangat," kata Imron.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved