Internasional

Isu Dugaan Pelanggaran HAM di Xinjiang Versi PBB dan Respon Otoritas Tiongkok

Perimbangan data atas fakta yang disampaikan otoritas Tiongkok dan lembaga dunia lain sepertinya akan memunculkan perdebatan panjang.

Istimewa
Ilustrasi masyarakat di Xinjiang 

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB baru saja merilis sebuah dokumen berjudul Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China sebagai bagian dari respon resmi untuk menilai dugaan pelanggaran HAM di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Dokumen setebal empat puluh delapan halaman ini terdiri dari delapan bagian dan dirinci dalam seratus lima puluh tiga item, di antaranya menyangkut penilaian kerangka hukum dan kebijakan Tiongkok dalam melawan terorisme dan ekstrimisme, pemenjaraan dan bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan lainnya, kondisi dan pelayanan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan, dan tentu saja di bagian akhir menyangkut rekomendasi.

Menurut Pemerhati Hubungan Internasional, Imron Rosyadi Hamid yang juga Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang, meskipun komisi tinggi Hak asasi manusia PBB menyebut asesmen ini sudah melalui standar pengujian, tetapi perimbangan data atas fakta yang disampaikan otoritas Tiongkok dan lembaga dunia lain sepertinya akan memunculkan perdebatan panjang.

 

 

"Apalagi jika dikaitkan dengan upaya politisasi isu Xinjiang beberapa tahun belakangan oleh media barat," katanya dalam siaran persnya, Selasa (6/9/2022). 

Riuh ramai tentang Xinjiang meminjam istilah Michael E. Clarke (2011), seperti ‘provokasi permanen‘ yang kerap diarahkan ke otoritas Tiongkok.

Penulis buku Xinjiang and China’s Rise in Central Asia : A History ini menyebutkan bahwa kebijakan domestik Tiongkok di Xinjiang sudah terjadi sangat lama dan berkait erat dengan masalah hubungan internasional yang lebih luas karena berada dalam wilayah perbatasan yang strategis.

Respon Tiongkok dan Perimbangan Data

Beberapa saat setelah munculnya rilis Komisi Tinggi HAM PBB tentang Xinjiang ini, otoritas Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian langsung memberikan respon penolakan dan menentang politisasi hak asasi manusia.

Tiongkok berharap organ HAM lembaga dunia ini membuat keputusan yang tepat, mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB secara ketat serta melaksanakan pekerjaan dengan prinsip-prinsip objektivitas, ketidakberpihakan, non-selektivitas dan non-politisasi.

Menurut Zhao, Tiongkok mementingkan promosi yang seimbang dari semua jenis hak asasi manusia, untuk dialog dan kerja sama dengan negara-negara anggota, dan menentang praktik yang salah dalam mempolitisasi hak asasi manusia dengan standar ganda.

"Respon Tiongkok bisa dimengerti mengingat dokumen Komisi Tinggi HAM PBB ini seperti ‘menguliti’ secara sepihak semua kebijakan Xi Jinping tanpa memberikan perspektif yang berimbang atas kemajuan-kemajuan pembangunan di Xinjiang," kata Imron.

Sebagai contoh, dalam isu hak reproduksi, item keseratus tujuh yang dilengkapi dengan gambar diagaram dalam dokumen Komisi HAM PBB itu menyebut angka resmi kelahiran penduduk di Xinjiang dari 2017 hingga 2019 menurun tajam di angka 48,7 persen, dari 15,88 per seribu pada 2017 menjadi 8,14 per seribu pada 2019 dibanding rata-rata tingkat kelahiran seluruh China sebesar 10,48 per seribu penduduk.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved