Meski Dipilih Jokowi, PDIP Janji Kritisi Heru Budi Hartono Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta berjanji akan tetap mengkritisi kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Meski kenyataannya, Heru Budi Hartono  dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan pengurus dari PDI Perjuangan.

“Kritis itu kan keharusan, jadi bukan berarti Pak Heru Budi Hartono yang notabene jadi pilihan Presiden kemudian Fraksi PDI Perjuangan bungkam, itu nggak juga,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono pada Jumat (7/10/2022).

Menurut dia, Fraksi PDI Perjuangan akan tetap mengkritisi jalannya pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono.

Namun kritik yang disampaikan harus rasional dan konstruktif demi kebaikan masyarakat Jakarta.

“Ini dalam rangka kritik membangun, jadi nggak mungkin mentang-mentang menjadi pilihan Presiden, Fraksi PDIP diam 1.000 bahasa, itu nggak ya,” ujar anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.

Hal itu dikatakan Gembong untuk menepis sikap PDIP selama ini.

Sejak Pemprov DKI Jakarta dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, partai peraih kursi terbanyak di DPRD DKI mencapai 25 orang ini, kerap mengkritik kebijakan Anies.

“Jadi tetap ada kritik, kalau nggak ada yang kritik, seolah-olah benar terus dong. Itu malah nggak jadi baik juga nantinya,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Gembong juga mengucapkan selamat kepada Heru Budi Hartono yang akhirnya dipilih Presiden Jokowi sebagai Pj Gubernur.

Kata dia, Heru memiliki pekerjaan rumah (PR) besar yang selama ini selalu menjadi momok kepala daerah di Ibu Kota.

Baca juga: Anies Ucapkan Selamat Kepada Heru Budi Hartono yang Ditunjuk Jadi Pj Gubernur DKI

“Tugas berat menanti Anda. Tugas berat itu mengentaskan persoalan pokok Jakarta, misalnya kemacetan, banjir, air bersih, perumahan dan sebagainya. Itu persoalan pokok yang mesti menjadi skala prioritasnya Pj Gubernur ke depan,” jelasnya.

Gembong optimis, Heru mampu memimpin Jakarta dengan baik karena dilihat dari rekam jejaknya.

Sebelum diangkat Presiden Jokowi ke Istana sebagai Kasetpres, Heru merupakan birokrat yang berkarir di Pemprov DKI Jakarta.

Dia pernah mengemban amanah sebagai Wali Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Baca juga: Jokowi Pilih Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Gantikan Anies Baswedan

Karena itu, Heru Budi Hartono dianggap memahami pokok persoalan yang ada di Ibu Kota.

“Kemudian yang dituntut sekarang itu keberanian melakukan eksekusi, karena kalau bicara semua program itu sudah tersaji, persoalan juga sudah tersaji dan anggaran pun juga sudah tersaji, sekarang tinggal eksekusinya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan pensiun pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Jabatan mereka nantinya akan diisi oleh Pj Gubernur, sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mendatang.

DPRD DKI Jakarta telah menyodorkan tiga kandidat Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Kemendagri pada Kamis (14/9/2022) lalu.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta yang diikuti sembilan fraksi pada Rabu (13/9/2022).

Ketiga nama itu adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.

Diketahui, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin terlibat aktif mewakili pemerintah dalam penyusunan RUU pemekaran Papua. (faf)