Tujuh Pimpinan Parpol Rapatkan Barisan, Tolak Pemilu Coblos Partai

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Tujuh pimpinan partai politik bertemu untuk menyatukan suara menolak Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Ketujuh parpol tersebut mendukung sistem yang sudah berjalan yakni proporsional terbuka atau coblos calon legislatif (caleg).

Pertemuan tujuh pimpinan parpol tersebut berlangsung di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023). 

Hanya tujuh pimpinan parpol yang hadir dan bergandengan tangan. Namun bendera parpol yang dipasang di panggung berjumlah delapan.

Pimpinan parpol yang hadir di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Sedangkan PPP mengutus Wakil Ketua Umum, Amis Uskara, dan NasDem mengurus Wakil Ketua Umum, Ahmad Ali, serta Sekjen Nasdem, Johnny G Plate.

Sementara Partai Gerindra hadir dalam wujud bendera. Namun, tak ada pimpinan Partai Gerindra yang hadir di acara tersebut.  

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Rezka Oktoberia mengatakan pertemuan ini sepenuhnya untuk menyepakati penolakan terhadap sistem proporsional tertutup.

"Delapan Parpol (di pertemuan ini) menolak sistem Pemilu 2024 tidak diubah, tidak ada revisi UU Pemilu," kata Rezka, melalui keterangan tertulis, Minggu.

"Ikuti UU dan aturan yang sudah ada, fokus menghadapi pesta demokrasi 2024 dan berikan kemajuan sistem demokrasi di Indonesia," imbuh dia.

Rezka berharap sejumlah wacana yang muncul terkait penundaan Pemilu, perubahan sistem Pemilu, segera disudahi.

"Sehingga Insya Allah Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024," ujar dia.

"Partai-partai politik Insya Allah juga sudah siap, tahapan penyelenggara sudah berjalan," ucapnya.

Sementara itu AHY menegaskan, Partai Demokrat sepenuhnya menolak sistem proporsional tertutup.

"Sekali lagi kami menolak sistem pemilu tertutup proporsional sehingga pertemuan hari ini menjadi penting. Kami mengapresiasi dan mendukung agar pembahasan tentang isu-isu kebangsaan seperti ini juga bisa kita lakukan dari waktu ke waktu,” ujar AHY.