Korupsi

KPK Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pulo Gebang

Kantor DPRD DKI Jakarta digeledah tim KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Penulis: Leonardus Wical Zelena Arga | Editor: Intan UngalingDian
Tribun Tangerang/Leonardus Wical Zelena Arga
Gedung DPRD DKI Jakarta dijaga petugas pengamanan dalam saat didatangi tim KPK untuk menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023). 

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Kantor DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, didatangi tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/1/2023) petang.

Tim KPK geledah DPRD DKI Jakarta tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga membuat anggota dewan DKI Jakarta terkejut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan kunjungan tim KPK tersebut.

"Benar ada kegiatan penggeledahan terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," ujar Ali Fikri kepada awak media, Selasa (17/1/2023).

Pantauan Tribuntangerang.com, pukul 18.10 WIB, awak media dilarang  masuk ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta.

Pintu masuk gedung DPRD DKI Jakarta pun dijaga petugas pengamanan dalam (pamdal).

"Mau ke mana? Nunggu arahan dulu ya," ujar seorang petugas pamdal.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Penyelidikan Korupsi Formula E Dinilai Menyimpang, KPK Akui Lakukan Inovasi

Baca juga: LAGI KPK Jadi Sorotan Publik, Ketua KPK Temui Tersangka Kasus Korupsi Lukas Enembe di Jayapura

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyatakan terbuka terhadap aksi KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta.

"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujar Prasetyo berdasarkan keterangan persnya, Selasa (17/1/2023).

Namun, Prasetyo Edi Marsudi belum mengetahui perkara yang sedang ditangani tim KPK di DPRD DKI Jakarta.

Meskipun begitu, dia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

"Semua rapat Banggar (badan anggarang-Red) saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan."

"Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ujar Prasetyo Edi Marsudi.

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved