Jokowi Panggil Beberapa Menteri dan Kepala Bulog di Tengah Isu Reshuffle Kabinet

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi memanggil menteri dan pejabat negara ke Istana Presiden Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Pemanggilan ini dilakukan di tengah isu Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Pantauan Tribunnews.com, pejabat yang hadir di antaranya Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso atau Buwas.

Adapula Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya lainnya.

Kedatangan mereka juga untuk rapat internal bersama Presiden membahas sejumlah topik.

Bahlil mengatakan kedatangannya bukan membahas isu reshuffle atau evakuasi kinerja para Menteri.

“Saya nggak tahu ya karena kebtulan kan saya ngurus investasi, saya bukan menteri mengevalusi kinerja,” kata Bahlil.

Terkait evaluasi kinerja, Bahlil mengatakan hanya Presiden yang mengetahui.

Presiden, kata Bahli, ibarat komandan dan para menteri sebagai pembantunya.

"Ya namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya, ya yang tahu nilai berapa nilai berapa itu hanya bos saja, kami sesama sopir angkot gak boleh mendahului dan saling menilai, saya kan belum tentu bagus juga, masa mau menilai yang lain,” katanya.

Sementara itu, Budi Waseso mengaku tidak tahu menahu soal evaluasi kinerja para menteri.

Ia datang sebagai pelaksa tugas sesuai jabatan yang diemban.

“Waduh saya gak tahu itu ya karena tugas saya kan. Saya kan levelnya di Dirut ya. Hanya pelaksana untuk kegiatan sebagian,” katanya.

Hal senada disampaikan Mendag Zulkifli Hasan.

Ia mengatakan tidak tahu perihal reshuffle atau evaluasi kinerja para Menteri. Ia hanya mengurusi sejumlah komoditas bahan pokok.

“Saya ngurusin beras, ngurusin cabe ngurusin telur daging ayam, kalau reshuffle itu punya haknya bapak,” katanya.

Menteri Airlangga Beri Kode

Presiden Jokowi disebut-sebut akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.

Jokowi bahkan dikabarkan akan melakukan reshuffle pada Rabu 1 Februari 2023 yang bertepatan dengan Rabu Pon berdasarkan kalender Jawa.

Selama ini Presiden Jokowi memang kerap melakukan reshuffle pada Rabu Pon.

Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar banyak soal isu politik saat ditanya usai rapat internal di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Airlangga mengatakan untuk isu politik sebaiknya tunggu hari Rabu.

"Politik, tunggu hari Rabu," kata Airlangga.

Namun Airlangga tidak menjelaskan lebih jauh soal agenda politik apa yang akan terjadi pada hari Rabu.

Ia hanya mengatakan bahwa setiap hari Rabu pasti ditunggu-tunggu.

"Setiap hari Rabu ditungguin," katanya.

Terkait hal tersebut Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku tidak mengetahuinya.

Menurutnya pada hari Rabu ia bersama Presiden Jokowi akan berangkat ke Bali pada sore hari.

"Saya engga tahu. Rabu saya dampingi presiden ke Bali. Sore berangkat," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Pramono tidak menjawab pasti apakah Reshuffle akan dilakukan sebelum Presiden berangkat ke Bali.

Ia kembali mengulang pernyataan bahwa pada Rabu sore, Presiden akan ke Bali.

"Ya Rabu sore pergi ke Bali, sampai Kamis," katanya.

Pramono mengatakan meskipun ia mengetahui informasi mengenai reshuffle, ia tidak bisa membocorkannnya ke publik.

"Walaupun tahu, mohon maaf ya," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pertimbangan sebelum melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Viva menyebut pertimbangan itu terkait kinerja para menteri dan juga mengenai politik.

"Reshuffle itu hak prerogatif presiden, baik pertimbangannya tentang kinerja menteri atau soal politik," kata Viva.

Lebih lanjut, kata Viva, PAN menghormati Konstitusi bahwa soal reshuffle itu kewenangan presiden.

Hal itu diatur di pasal 17 UUD RI 1945 bahwa dalam menjalankan pemerintahannya presiden dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu di pemerintahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

"Presiden tentu memiliki pertimbangan yang khusus dan detil yang berkaitan dengan kinerja menteri yang berdampak kepada kinerja pemerintahan dan juga karena pertimbangan politik agar dapat menjalankan tugas melayani masyarakat, bangsa dan negara dengan baik," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com