Kebijakan untuk Tanah Merah, Jokowi Minta Zona Aman dari Pertamina, Anies Terbitkan IMB

TRIBUNTANGERANG.COM - Kebijakan Joko Widodo dan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan.

Kebijakan dua tokoh yang pernah memimpin DKI Jakarta ini menjadi sorotan masyarakat menyusul kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Dampak kebakaran itu tidak sedikit warga Tanah Merah menjadi korban kebakaran.

Baca juga: Perjalanan Karier Nicke Widyawati, Dirut Pertamina, Pernah Jadi Perempuan Paling Berpengaruh Dunia

Seperti pada 6 November 2012, Tribunnews.com memberitakan Jokowi menjanjikan memberikan KTP bagi warga Tanah Merah dan Kampung Beting.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan segera memproses pembuatan KTP bagi warga Tanah Merah dengan membentuk RT/RW di kawasan terseut.

Kala itu, ia meminta agar warga Tanah Merah dan Kampung Beting bersabar lantaran penerbitan KTP membutuhkan waktu lama.

"Saya sudah instruksikan Pak Wali Kota Jakarta Utara untuk memproses pembuatan RT/RW agar warga Tanah Merah dan Kampung Beting mendapat KTP," ujarnya.

"Soal teknis dan segala syarat administrasi yang perlu disiapkan, saya serahkan ke Pak Wali Kota," kata Jokowi yang saat itu berkunjung ke Tanah Merah.

Pembentukan RT/RW Harus Penuhi Syarat.

Meski begitu, Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono menjelaskan pembentukan RT/RW di Plumpang harus memenuhi syarat.

Sebab, warga Tanah Merah dan Kampung Beting menempati lahan milik Pertamina secara ilegal.

Bambang pun meminta agar pihak Pertamina terlebih dahulu membangun buffer zone atau zona aman di kawasan Tanah Merah.

Upaya ini, menurutnya, perlu dilakukan lantaran Depo Pertamina Plumpang pernah terbakar hebat pada tahun 2009.

Berkaca dari kebijakan ini, Jokowi dikatakan lebih berani dari Gubernur DKI Jakarta lainnya sebelum dirinya.

Ketidakberanian tersebut karena Gubernur DKI Jakarta sebelumnya menganggap penerbitan KTP bagi warga Tanah Merah dan Kampung Beting telah melanggar aturan kependudukan dan catatan sipil.