IMB dari Anies untuk Warga Tanah Merah Cuma Sampai 2024, Bagaimana Sesudahnya?

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Kasus kebakaran pemukiman warga Tanah Merah di samping Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, membangkitkan polemik status tanah yang ditempati warga.

Lahan yang ditempati warga ternyata bermasalah.

Selama bertahun-tahun, warga bertahan dalam kondisi tersebut.

Terlepas dari masalah status lahan, Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Gubernur DKI memberikan KTP kepada warga Tanah Merah.

Sedangkan Anies Baswedan, ketika menjabat sebagai Gubernur DKI, memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan.

Pemberian IMB kawasan merupakan bagian dari pelunasan janji politik Anies ketika berambisi mengalahkan petahana pada pilgub DKI 2017.

Faktanya, IMB kado dari Anies untuk warga Tanah Merah ternyata berlaku sampai 2024.

Sebagai informasi, IMB kawasan tersebut dibagikan tahun 2021 dan berlaku cuma sampai tahun 2024 atau tahun pemilu.

Artinya, kelanjutan IMB kawasan itu masih menjadi tanda tanya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tak menjawab secara pasti apakah akan melanjutkan penerbitan IMB di kawasan itu atau tidak.

"Ya nanti ya, tahun 2023 saja belum selesai," ujar Heru saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Saat ditanya terkait opsi pemindahan, Heru menegaskan bahwa hal itu merupakan kebijakan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kan konsepnya dari Kementerian BUMN. Nanti akan diputuskan oleh Pak Menteri ya," kata Heru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menawarkan dua opsi atas masalah pemukiman warga dekat Depo Pertamina Plumpang.

Opsi yang ditawarkan Jokowi adalah merelokasi warga ke lokasi aman atau Depo Pertamina dipindah ke kawasan pelabuhan.

Secara terpisah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menjelaskan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan yang diberikan oleh Anies Baswedan.

"Untuk IMB kawasan yang pernah diberikan oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) itu semata-mata untuk dukungan supaya layanan dasar di sana bisa terpenuhi," ujar Kepala DPRKP DKI Jakarta, Sarjoko saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023).

Sarjoko pun menyebutkan layanan dasar yang dimaksud di antaranya adalah air bersih, air minum, aksesibilitas jalan untuk mobilitas ekonomi, dan lain sebagainya.

Ia mengaku kurang tahu secara persis ruang lingkup masyarakat yang menerima IMB kawasan.

"Kalau ruang lingkupnya di mana saja itu PTSP yang lebih tahu. Saya kurang tahu siapa-siapanya," ucap Sarjoko.

Kemudian, Sarjoko mengaku pihaknya masih menunggu untuk kebijakan perencanaan penyelesaian jangka panjang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Hingga saat ini, Sarjoko juga masih menunggu kebijakan yang ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Warga salahkan Pertamina

Peristiwa meledaknya Depo Pertamina Plumpang yang mengakibatkan belasan orang meregang nyawa dan puluhan lainnya luka-luka, Jumat (3/3/2023) lalu, rupanya bukan kali pertama terjadi.

Pada 2009 lalu, sebuah ledakan besar dari Depo Pertamina Plumpang juga terjadi.

Namun, ledakan itu tak menimbulkan korban jiwa lantaran asapnya hanya bergulung di udara.

Hal tersebut disampaikan Ketua RW 01 Rawabadak Selatan, Bambang Setiyono saat ditemui di Pos RW Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023).

"Dua kali terjadi kebakaran, 2009 dan 2023. Kalau sekarang banyak korban, kalau 2009 memang kebakaran rumah banyak tapi tidak banyak korban karena apinya tidak banyak menyebar, kemudian kena angin ya sudah di situ-situ saja," jelas Bambang saat ditemui.

"Kalau sekarang enggak begitu. Ada ledakan langsung menyambar. Jadi namanya kebakaran itu kaya kembang api, kalau jatuh, di sini pasti kebakar," imbuhnya.

Akibat kebakaran tersebut, masalah kepemilikan lahan antara warga dan Pertamina pun kembali disinggung publik.

Pertamina dituding tak memikirkan nasib masyarakat yang berada di sekitar area riskan terjadi ledakan.

Sementara para warga, juga dituding tak memiliki Izin Mendirikan Bagunan (IMB) di kawasan berbahaya itu.

Menanggapi hal tersebut, Bambang menegaskan bahwa para warga yang tinggal dekat Depo Pertamina Plumpang itu sudah memiliki sertifikat hak milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN

Sehingga menurutnya, mereka berstatus legal dan memiliki kepemilikan atas tanah tersebut.

"Di situ bermacam-macam, kalau bicara RW 01, dari jalan Koramil ke sini kalau bicara legal kami sudah bersertifikat. Artinya masing-masing kepemilikan sudah punya sertifikat hak milik ataupun HGB yang dikeluarkan oleh Kemenhan," kata Bambang.

Pria yang sudah tinggal selama 50 tahun di Rawabadak Selatan itu berujar, kisruh antara lahan Pertamina dan warga yang berdampingan itu sebenarnya sudah dibahas sejak 2009 lalu saat ledakan pertama terjadi.

Saat itu, menurut dia, ada rencana bahwa Pertamina akan membuat Buffer Zone atau jatak aman dari depo ke rumah-rumah warga.

Namun, rencana tersebut belum terealisasi hingga saat ini.

"Waktu itu masih Pak JK (Jusuf Kala), kemudian ada rencana agar dibuatkan buffer zone, itu jarak aman dari depo ke rumah warga kurang lebih 50 meter. Itu kami harap bisa terlealisasi, tapi sampai hari ini enggak kerasa," ujar Bambang.

Sehingga, lanjut dia, ia meminta agar ada jalan tengah yang tidak memberatkan warga maupun pihak Pertamina.

"Jadi pas diminta pendapat atas nama wilayah Depo Pertamina yang dipindahkan atau warga yang dipindahkan, saya jawab kalau kami maunya Depo Pertamina dengan warga disesuaikan standar depo itu radisnya berapa meter dengan masyarakat," kata Bambang.

Pasalnya, kata dia, dahulu Depo Pertamina berdiri di pinggiran kampung yang jauh dari pemukiman masyarakat.

Sementara kini, posisi depo tersebut sudah berada di tengah-tengah kota, sehingga sangat riskan terjadi ledakan.

"Akhirnya Pak BUMN kemarin memutuskan akan memindahkan Pertamina ke Pelindo," ujar Bambang.

Bambang bercerita, para warga terdampak tersebut telah menghuni wilayah itu sejak tahun 90-an, lebih dulu dari kehadiran Depo Pertamina Plumpang tersebut.

"Jadi di sini udah lama, tahun 1954 dia tinggal di sini, sempat digusur lalu ada depo, baru ada beberapa penduduk," kata dia.

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih bungkam alias belum bersikap soal kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

Hingga hari keempat kebakaran, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum juga memberikan komentar.

Begitu juga di media sosial resmi miliknya, Ahok tak menuliskan unggahan apapun terkait musibah tersebut.

Ahok pun tidak terlihat mengunjungi korban baik bersama direksi Pertamina maupun pejabat pemerintah terkait lainnya.

Di era kepemimpinannya, Ahok pernah ingin memindahkan warga Tanah Merah yang bersebelahan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengungkap masa Gubernur Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi Depo Pertamina Plumpang.

"Tetapi sayangnya warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapatkan perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan," ujar Deddy.

PSI Sesalkan Anies Baswedan Kasih Izin Tinggal

Fraksi PSI/Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menyesalkan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Jika Anies tak mengeluarkan IMB, PSI yakin warga tidak menjadi korban kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritik keputusan Anies Baswedan yang sempat mengeluarkan IMB di Tanah Merah lokasi kebakaran Depo Pertamina.

Harusnya Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, bukan melegalkan keberadaan mereka yang dianggap tidak memiliki surat hak milik (SHM) berupa sertifikat tanah.

"Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan, jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat,” ujar William berdasarkan keterangannya pada Selasa (7/3/2023).

William mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (2014-2017) pernah ajak warga untuk pindah karena jarak antara pemukiman warga dengan Depo Pertamina terlalu dekat.

Situasi ini dapat membahayakan warga, terutama saat terjadi musibah seperti kebakaran.

"Pak BTP (Ahok) dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat Depo Pertamina," ujarnya.

"Ketegasan Pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri" katanya.

Selain itu, William meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar memperhatikan segala keperluan yang dibutuhkan korban kebakaran itu.

Mulai dari obat-obatan, pangan, administrasi kependudukan dan sebagainya.

"Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Jangan sampai kejadian ini terulang. Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis,” kata dia.