Bima Ungkap Fakta Jalan Hancur di Lampung Hingga Keluarganya Dapat Intimidasi, Begini Kata Polisi

Ahmad Sahroni menilai kritikan dari Bima tersebut masih tergolong dalam batas aman dan benar.

"Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang di bawah untuk tidak melanjutkan kasus ini," kata Sahroni dalam keterangannya, Minggu (16/4/2023).

"Pastikan seluruh anggota Polri, baik itu di polda, polres, maupun polsek, tidak ada yang mengancam Bima dan keluarganya," ujarnya.

Sahroni berharap agar pemerintah Lampung bisa menerima kritikan atas keresahan dari masyarakat Lampung.

"Seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemprov Lampung yang sedang mendapat sorotan, harus lebih terbiasa menerima kritik," katanya.

"Saya sangat menyayangkan hal tersebut, harusnya gubernur justru berterima kasih dan beri apresiasi. Karena kalau saya lihat fakta yang ada, jalanan dan infrastrukturnya memang masih memprihatinkan," imbuhnya.

Dibela LBH

Direktur Lembaga Badan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Sumaindra Jawadi mengaku siap menjadi pendamping hukum Bima.

Sumaindra Jawadi menegaskan, setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin konstitusi.

Kebebasan itu tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan,

"LBH Bandar Lampung menyatakan siap menjadi pendamping hukum untuk Bima,” ujar Sumaindra, Sabtu (15/4/2023), dikutip dari TribunLampung.

Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma juga membela Bima Yudho.

Menurut Dian, kritikan tersebut justru bisa dijadi ikan evaluasi kinerja Pemprov Lampung.

Dian juga menegaskan bahwa kritikan tersebut merupakan fakta yang saat ini terjadi di Lampung.

"Padahal, kritik terhadap pengambil kebijakan sangat diperlukan sebagai evaluasi kinerja," ujarnya.

"Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah perbaikan. Terlebih substansi kritik yang disampaikan merupakan fakta yang memang terjadi di Lampung," ucap Dian.

Ia juga berharap agar keselamatan Bima dan keluarganya dapat dijamin oleh aparat penegak hukum.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com