Kemendagri Raih Penghargaan Kinerja Anggaran Tahun 2022, Mendagri Apresiasi Kerja Keras Seluruh Staf

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih peringkat pertama Kinerja Anggaran Tahun 2022 kategori pagu sedang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pemberian penghargaan dilangsungkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang berlangsung secara hybrid dari Ballroom Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Piagam penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Mendagri secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran staf di lingkup Kemendagri. Capaian tersebut menurut Mendagri tak lepas dari kerja keras serta kekompakan seluruh staf.

"Assalamualaikum Wr. Wb, rekan-rekan. Terima kasih atas kerja keras dan kekompakan kita, sehingga mendapatkan penghargaan di atas. Salam hangat!" ujar Mendagri melalui pesan singkat di tengah kunjungan kerjanya ke Medan, Sumatra Utara.

Dalam Raknornas itu, pemberian Piagam Penghargaan disampaikan langsung oleh Menkeu kepada kementerian dan lembaga (K/L) atas Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 dengan urutannya, yaitu pagu besar diberikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung (MA).

Selanjutnya untuk pagu sedang, yaitu Kemendagri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemudian untuk kategori pagu kecil, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Kementerian PAN-RB.

Menkeu Sri Mulyani dalam arahannya mendorong kepada seluruh K/L (pengguna anggaran) untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam situasi/kondisi yang tidak menguntungkan baik di dalam negeri maupun luar negeri secara optimal dan fleksibel.

Meski begitu tetap fokus pada pencapaian tujuan negara dan terus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan juga dunia usaha.

Adapun acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), Menteri Hukum dan HAM, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PAN-RB, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Wakapolri, Rektor Universitas Indonesia (UI), serta pejabat eselon I K/L. (*)