Denny Indrayana Dapat Info Anies akan Segera Jadi Tersangka KPK, Ada Campur Tangan Istana?

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana mengangkat isu bahwa calon presiden Anies Baswedan akan segera menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, ada cawe-cawe istana pada proses penetapan Anies sebagai tersangka. Hal ini dilakukan untuk menjegal langkah Anies menggapai kursi presiden. 

Denny Indrayana menyatakan informasi tentang rencana menjadikan Anies sebagai tersangka kasus korupsi, diperoleh dari seorang anggota DPR.

Dia mengatakan bahwa informasi yang sama sudah dibahas pada beberapa kesempatan. 

"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan," kata Denny dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (21/6/2023).

"Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," ujar Denny.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Denny menyebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi setelah KPK menggelar ekspose hingga 19 kali tehadap kasus korupsi di Pemprov DKI. Ini merupakan rekor ekspose terbanyak di KPK.

Denny menyatakan, seorang anggota DPR memberi tahu dirinya bahwa Anies Baswedan segera jadi tersangka.

"Semua komisioner (KPK) sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," paparnya.

Denny tidak terkejut mendengar informasi ini.

Ia menyatakan, pernah membuat tulisan berjudul “Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies."

Dalam tulisan itu, Denny menyebut Jokowi menggunakan 9 strategi 10 sempurna, yaitu:

1. Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.

2. Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.

3. Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.