Pemkot Tangsel Berlakukan WFH pada ASN Mulai Pekan Depan

Laporan Reporter TRIBUNTANGERANG.COM, Rafsanzani Simanjorang

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie memastikan pemberlakukan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Tangerang Selatan.

Kata Benyamin, penerapan WFH ASN Pemkot Tangsel akan dilakukan minggu depan.

"Kami akan terapkan minggu depan paling lambat. Karena harus dibuatkan surat edaran Wali Kota, tapi intinya bahwa diminta kepada kepala OPD untuk membagi kerja stafnya. 50 persen yang kerja di kantor dan 50 persen di rumah," kata Benyamin kepada awak media, Rabu (23/8/2023).

Kata Benyamin, yang tidak bisa bekerja dari rumah yakni bendahara, pengawas, hingga pimpinan kegiatan.

Meski begitu ia mempersilahkan pembagian shifting kerja nantinya.

Baca juga: Walkot Tangsel Pertimbangkan WFH Imbas Polusi Udara yang Meningkat

Alasan penerapan WFH, kata Benyamin karena dirinya baru menerima surat dari Imendagri.

"Kemungkinan besok saya koordinasi dengan provinsi. Sebenarnya, saya juga berharap provinsi Banten juga bisa memberikan pengarahan kepada kami," katanya.

Meski begitu, lewat Imendagri, dirinya akan menerapkan WFH minggu depan. 

Sebelumnya, WFH juga diberlakukan sejumlah wilayah termasuk salah satunya yang telah menerapkan lebih awal yaitu DKI Jakarta.

Penerapan WFH bagi ASN Pemprov DKI bertujuan mengurai kemacetan di Ibu Kota.

Pengecualian untuk WFH adalah rumah sakit dan sekolah.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, rencananya WFH akan dilaksanakan mulai Senin (21/8/2023) mendatang.

Baca juga: Polusi Udara Meningkat, Wali Kota Tangsel Ajak Nanam Pohon Hingga Minta Dishub Uji Emisi

Heru menyatakan Pemprov DKI tidak akan memberlakukan WFH untuk perusahaan swasta, rumah sakit dan sekolah.

Sekolah akan menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ hanya pada 4-7 September 2023.

Rencana WFH bagi ASN ini dipaparkan Heru seusai rapat dengan Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8/2023).

Heru sudah mendapat masukan dari Menmaves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memikirkan tarif parkir dan lain-lain memberi efek jera kepada kendaraan yang tidak lolos uji emisi.

Kemudian, Heru menyampaikan kepada Luhut bahwa pegawai ASN Pemprov DKI Eselon 4 wajib gunakan kendaraan listrik.

"Ini sedang dibahas. Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI. Maka, saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," ujar Heru.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta awalnya menerapkan work from home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin (28/8/2023) mendatang.

Baca juga: Kasus ISPA di Tangsel Meningkat 20 Persen Dibandingkan Tahun Lalu, Faktor Polusi?

Namun, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempercepat penerapan WFH untuk ASN menjadi Senin (21/8/2023).

"Kemarin saya minta Pak Sekda mungkin tanggal 21 Agustus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba pertama untuk bisa memberikan kenyaman KTT ASEAN. Intinya itu dulu," kata Heru, Jumat (18/8/2023).

Penerapan WFH untuk ASN itu dilakukan selama dua bulan dan paling cepat uji coba berakhir pada September 2023 nanti.

Alasan Heru mempercepat penerapan WFH untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta.

"Iya pertama waktu Covid kita bisa bekerja efisien, berikutnya salah staunya mengatasi kemacetan di titik-titik tertentu kita coba," kata Heru.