Panglima Ingatkan Netralitas TNI, Peristiwa Truk Marinir Dipakai Kampanye Jangan Terulang

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Netralitas aparat TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) pada pemilu senantiasa mendapat perhatian khusus.

Sesuai amanat undang-undang, TNI, Polri, dan ASN harus netral pada pemilu. Bila mereka tidak netral,  kepercayaan rakyat terhadap kualitas pemilu akan terjun bebas.

Netralitas TNI pada pemilu kembali diserukan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

Yudo mengingatkan seluruh prajuritnya untuk tidak memberikan fasilitas, tempat, serta sarana dan prasarana (sarpras) milik TNI untuk kampanye.

Menurut Yudo, pemberian fasilitas dan sarpras TNI ini rawan terjadi semasa Pemilu atau Pilpres.

“Tidak memberikan fasilitas, tempat, sarpras TNI sebagai sarana kampanye. Nah ini nanti yang agak rawan, yang agak rawan ini,” ujar Yudo di Mabes TNI Cilangkap sebagaimana disiarkan di YouTube Puspen TNI, Selasa (12/9/2023).

Yudo mencontohkan, seorang senior di TNI terkadang meminta kepada juniornya untuk menyediakan kendaraan dinas. Dalihnya untuk mengantar saudara-saudaranya.

Ternyata, belakangan diketahui bahwa kendaraan itu dipakai untuk keperluan partai.

“Ternyata ujung-ujungnya partai,” ujarnya.

Yudo menceritakan, pada satu waktu ketika berdinas di Papua, ia mendapati truk Marinir dipinjam untuk kampanye.

Dari informasi yang diterima, truk itu dipinjam seseorang di Sorong Selatan untuk mengangkut orang ke Kabupaten Sorong.

Ketika meminjam orang tersebut mangaku untuk membawa masyarakat.

Mereka meminjam truk Marinir karena tidak ada pihak swasta yang bersedia menyewakan kendaraan mereka.

“Katanya untuk mengangkut masyarakat. Begitu diangkut pakai truk tulisannya gede (besar) Marinir, di sampingnya itu (atribut kampanye) protes semua orang-orang itu, Pak itu truknya Marinir kok dipakai kampanye?” kata Yudo.

Belakangan diketahui ternyata tidak ada pihak yang bersedia menyewakan kendaraannya karena mengetahui akan digunakan untuk kampanye.