Wapres Beri Peringatan, Pj Gubernur dan Bupati Bakal Dicopot Jika Tidak Netral pada Pemilu 2024

TRIBUNTANGERANG.COM, JAMBI - Puluhan penjabat (Pj) kepala daerah menduduki posisi gubernur, bupati, dan wali kota hingga beberapa bulan mendatang.

Mereka akan menjadi penanggung jawab wilayah selama pelaksanaan pemilu 2024 .

Atas kondisi ini, pemerintah telah mengimbau para penjabat kepala daerah bersikap netral. 

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyinggung potensi ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), termasuk penjabat kepala daerah di Pemilu 2024.

Dia meminta kepada seluruh ASN dan Pj kepala daerah untuk menjaga netralitas.

Selain itu, kata dia, para petugas keamanan juga harus netral.

Menurutnya, sikap tersebut telah diserukannya berkali-kali.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf usai meninjau posyandu dan menyerahkan paket sembako kepada masyarakat di Jambi Selatan, Provinsi Jambi, Selasa (31/10/2023).

"Saya sebagai wakil presiden, saya menyerukan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur. ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral," kata dia.

Selain itu, ia juga mengangkat soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Penjabat-Penjabat Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/10/2023) kemarin.

Ma'ruf juga mengungkit peringatan yang disampaikan presiden dalam forum tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot Penjabat-Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral dalam Pemilu 2024.

"Kemarin presiden juga sudah bicara di depan para Pj itu dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot. Jadi netralitas ini sudah kita suarakan, disuarakan di mana-mana," kata Ma'ruf Amin.

"Dalam pertemuan dengan calon presiden juga dibicarakan soal netralitas. Kita dorong terus. Jadi kalau ada yang tidak netral, presiden sendiri mengatakan PJ itu akan dicopot," sambung dia.

Sebelumnya, pada Senin (30/10/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh Penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia di Istana Negara, Jakarta.

Mereka yang hadir yakni 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Dalam arahannya, Jokowi meminta para Pj kepala daerah memberikan dukungan kepada para penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah masing masing.

Namun Presiden mengingatkan agar Pj kepala daerah tidak melakukan intervensi.

"Tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera, disegerakan," kata Jokowi.

Presiden juga meminta agar Pj Kepala Daerah untuk tidak memihak salah satu Capres-Cawapres di Pilpres 2024.

Presiden mengatakan Pj Kepala Daerah yang memihak akan terpantau.

"Saya meminta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga meminta Pj Kepala Daerah untuk memastikan bahwa ASN bersikap netral di Pemilu.

"Pastikan ASN netral," katanya.