TPN Ganjar-Mahfud Temukan Dugaan Upaya Ketidaknetralan Pemilu 2024, Singgung Pasangan Prabowo-Gibran

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengklaim menemukan adanya dugaan ketidaknetralan aparat dalam Pemilu 2024.

Temuan tersebut diantaranya terkait pemasangan kamera pengawas (CCTV) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah yang terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur.

Hal ini disampaikan oleh  Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, kata dia informasi ini diperoleh dari beberapa orang yang juga memvalidasi kebenaran tersebut.

"Ini firm. Tidak hanya satu (orang pemberi informasi), ada banyak yang menginformasikan kepada saya," jelas Aiman dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Aiman mengungkapkan ada kekhawatiran terhadap potensi intervensi aparat dalam pemilu, khususnya dalam mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran. 

Informasi hal tersebut, kata dia, diperoleh dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut.

Baca juga: Ketum PDIP Megawati: Kecurangan Pemilu Mulai akan Terjadi Lagi

Selain itu, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian.

Hal ini menambah kekhawatiran akan adanya praktik tidak netral oleh aparat keamanan.

Di sisi lain, Aiman menyatakan bahwa integrasi kamera pengawas di KPU dengan Polres lokal, yang mencakup audio dan video beresolusi tinggi, dapat menjadi sarana untuk memantau dan mengintimidasi penyelenggara dan pengawas pemilu.

Keberadaan kamera pengawas ini, seharusnya berfokus pada pengawasan surat suara pasca-pencoblosan, namun kenyataannya pemantauan telah dimulai sebelum periode kampanye.

Pencopotan Baliho

Aiman merasa khawatir dengan semakin bertambah adanya dugaan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di saat yang bersamaan terjadi pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang melibatkan kepolisian.

Kejadian ini dianggapnya sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu.

Menanggapi kondisi ini, Aiman mendesak kepolisian untuk tetap bersikap netral dan menjalankan tugas sesuai dengan peran serta tanggung jawabnya.

Baca juga: Kembali Muncul ke Publik, Megawati Soekarnoputri Bicara Soal Kewibawaan Mahkamah Konstitusi

Dia juga menuntut perlakuan yang adil dalam penegakan aturan, seperti dalam kasus penurunan baliho, yang seharusnya berlaku sama untuk semua pasangan calon, bukan hanya untuk Ganjar-Mahfud.

Kasus di Pematangsiantar, di mana pencopotan baliho Ganjar terjadi tanpa identifikasi yang jelas dari pelakunya, menambah daftar panjang kecurigaan dan dugaan ketidakadilan yang terjadi dalam konteks pemilu.

Aiman Witjaksono menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pemilu, dengan harapan pemilu 2024 dapat berlangsung secara adil dan netral, mewakili kehendak sejati rakyat Indonesia.

Kekecewaan TPN Terhadap Ketidaknetralan

Sementara itu, Todung Mulya Lubis menyampaikan pentingnya menjaga netralitas aparat dalam pelaksanaan pemilu.

Todung Mulya Lubis menekankan perlunya menjaga netralitas lembaga penegak hukum selama pemilu.

Dia mengumumkan bahwa Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan segera mendirikan pos pengaduan untuk meninjau secara individual setiap kasus yang dilaporkan, dengan fokus pada bukti yang ada.

Pos pengaduan ini, terletak di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta, adalah upaya untuk memastikan pemilu yang bersih dan adil.

"Kami harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan  melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," kata Todung Mulya.

Baca juga: Pendukung Prabowo Diklaim Banyak yang Pindah ke Anies-Cak Imin Setelah Gandeng Gibran Cawapres

Dalam konferensi pers, Todung menyatakan pentingnya pelaporan langsung ke pusat panggilan netralitas, mengingatkan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan integritas. Dia menambahkan bahwa apabila ketidaknetralan tidak ditangani dengan serius, ini bisa menjadi indikasi adanya masalah besar.

Todung juga menyoroti potensi masalah ketika lembaga penegak hukum mendukung satu calon tertentu, yang bisa merusak integritas pemilu dan memecah belah masyarakat. Dia menegaskan bahwa pemilu harus transparan dan bebas dari intervensi otoritas.

Dia juga mengkritik tindakan aparat yang berpihak, seperti penurunan baliho Ganjar-Mahfud sementara membiarkan baliho lawan politik mereka.(m27)