Sebanyak 4.208 Balita di Kota Tangerang Masih Tergolong Stunting

Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi stunting, tetapi dengan jumlah absolut penduduk yang besar membuat penanganan stunting di Banten menjadi salah satu prioritas. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Banten sebesar 24,5 persen dan pada tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen, turun sebesar 4,5 persen dibandingkan tahun 2021.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK YB Satya Sananugraha menyatakan, hasil positif yang dicapai oleh Provinsi Banten berkat langkah strategis dan praktik baik yang telah memberikan efek signifikan dalam percepatan penurunan stunting.

Hal tersebut dikatakan Satya saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan "Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2023" di Hotel Aston, Kota Serang, Banten, Selasa (10/10/2023).

Satya menyatakan, dari hasil kunjungan dan evaluasi di lapangan khususnya di Serang, kolaborasi, kerjasama, integrasi kegiatan percepatan penurunan stunting oleh OPD dan Tim Percepatan Penurunan Stunting sudah dilakukan dengan baik. Seperti program Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSAT) di Posyandu, kemudian peogram PAUD HI pelaksanaan aksi bergizi dan skreening anemia, juga pemberian pil tablet tambah darah pada remaja putri sudah rutin dilakukan.

"Kami mengapresiasi praktik baik yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten khususnya Kota Serang, sehingga percepatan penurunan stunting bisa dilakukan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Satya, masih ada permasalahan yang menjadi kendala bagi Provinsi Banten untuk mempercepat penurunan stunting, seperti masih ada beberapa daerah dengan akses air bersih yang terbatas, kemudian juga akses air minum layak dan sanitasi. Dalam hal ini Satya mengatakan akan membawa permasalahan tersebut ke Kementerian PUPR untuk diberikan program intervensi.

"Masih perlu perbaikan untuk pemenuhan kebutuhan air minum layak, karena masih terbatasnya jaringan perpipaan untuk akses air minum layak. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk bisa menyelesaikan masalah di sana," ucapnya.

Satya mengharapkan Provinsi Banten semakin mengebut program percepatan penurunan stunting dan fokus pada indikator yang cakupannya masih jauh dari target dan perlu dukungan dari semua pihak.

Seperti pemenuhan asupan gizi tambahan, pencegahan pernikahan dini, pencegahan perilaku buang air sembarangan, serta sosialisasi pentingnya gizi dan pencegahan stunting.

Kemudian juga diharapkan seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Banten yakni Puskesmas dan Posyandu bisa memenuhi USG dan Antropometri, serta melatih kader dan tenaga kesehatan dalam menggunakan alat tersebut. Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Pendamping Keluarga dari tingkat provinsi hingga desa.

Selanjutnya, diharapkan pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota memastikan semua keluarga berisiko stunting masuk dalam DTKS untuk mendapatkan bansos. Edukasi dan konseling terus dilakukan kepada masyarakat secara massif tentang pemenuhan gizi dan pola asuh, meningkatkan dukungan dari perguruan tinggi, dunia usaha dan organisasi keagamaan dalam upaya percepatan penurunan stunting, serta dukungan dari Kementerian dan Lembaga.

"Ke depannya, kita berharap Provinsi Banten ini bisa menjadi contoh yang baik untuk percepatan penurunan stunting," ungkap Satya.