Duduk Perkara Ganjar Ingin Mahfud Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

TRIBUNTANGERANG.COM, KENDAL - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan Mahfud MD mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ganjar mengaku, dirinya bersama Mahfud MD sudah lama mendiskusikannya. 

Menurut dia, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah pusat dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih, telah didiskusikan secara intens bersama Mahfud MD.

Hal ini diungkap Ganjar seusai berkunjung ke Pesantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

"Itulah yang sebenarnya sejak awal kami (Ganjar-Mahfud) bicarakan, apakah seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau kepada daerah, perlu mundur atau tidak," kata Ganjar.

Ganjar mengatakan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka peluang bagi Mahfud MD dan Prabowo Subianto untuk tetap menjalankan tugas di sela-sela kegiatan kampanye Pilpres 2024.

Mahfud MD merupakan cawapres nomor urut 03 atau pasangan Ganjar. Sedangkan Pranowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan merupakan capres nomor urut 02.

"Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest," ujar Ganjar.

"Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak awal soal ini, karena mampu enggak kita menjaga diri bertindak netral dan tidak menggunakan fasilitas negara, sebagia pejabat publik tapi aktif dalam kontestasi Pemilu," kata Ganjar.

Dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini, seperti pembagian bantuan sosial (bansos) yang diklaim sebagai kerja dari kementerian tertentu, hingga arahan kepada pejabat di tingkat daerah, Kabupaten/Kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar mengatakan confict of interest tidak terhindarkan.

"Ada yang menggunakan alat transportasi, fasilitas atau program dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tapi ternyata di sana kampanye terselubung, masyarakat bisa menilai tidak netral sampai akhirnya ada laporan koalisi itu," ungkap Ganjar.

Ganjar mengaku dirinya telah menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk menjaga pemilih yang jujur dan adil, serta menghindari conflict of interest.

"Makanya saya sarankan mundur, termasuk untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan beliau soal ini, agar Pemilu fair, mundur saja. Kalau aturan bisa dibuat untuk pejabat publik sebaiknya mundur, maka lebih bagus dan fair," ujar Ganjar.

"Supaya enggak ada yang klaim bahwa bantuan beras ini punya kementerian, bahwa program ini punya kementerian, itu lebih bagus," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com