Tanggapan Timnas AMIN Tentang Film Dokumenter 'Dirty Vote' yang Sedang Trending

TRIBUNTANGERANG.COM - Film dokumenter berjudul 'Dirty Vote' langsung viral tak lama setelah dirilis. Film yang menceritakan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 ini membuat netizen penasaran dan ramai-ramai menontonnya.

Diketahui, Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang disampaikan tiga Ahli Hukum Tata Negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari.

Ketiga ahli hukum ini secara terang benderang mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam film yang tayang perdana pada Minggu, 11 Februari 2024 pukul 11.11 WIB.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Iwan Tarigan menilai film Dirty Vote memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang politisi kotor yang mempermainkan publik untuk kepentingan golongan. Film tersebut mengungkap kecurangan Pemilu 2024.  

"Bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Film Dokumenter ini memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi kotor telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok mereka," kata Iwan melalui keterangannya, Senin (12/2/2024).

Baca juga: Disebut Tak Kompeten di Film Dirty Vote, Ketua Bawaslu Beri Respons Tak Terduga: Silakan Kritik Kami

Iwan menilai semua rencana kecurangan pemilu ini tidak didesain dalam semalam juga tidak didesain sendirian, tetapi terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar dan dana yang sangat besar.

"Kami menduga desain kecurangan yang sudah disusun bersama-sama ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran," ucapnya.

Iwan mengatakan dari film dokumenter ini masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas dan tidak beretika mempermainkan demokrasi, hukum dan mengatur semuanya baik eksekutif, pemerintah daerah hingga kepolisian untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya.

"Kami meminta agar masyarakat menghukum penguasa atas perilaku mereka di tanggal 14 Februari 2024 dan kita harus menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari tangan tangan politisi kotor, jahat dan culas," jelas dia.(m27)