Pemprov DKI Borong 5 Motor Listrik Mewah Seharga 6 Miliar, Bakal Digunakan untuk Mengawal Pejabat

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memborong lima motor listrik yang masing-masing berharga kurang lebih Rp 1,26 miliar.

Motor listrik serupa motor sport 1.000 cc tersebut nantinya akan difungsikan sebagai motor patroli dan pengawalan (patwal).

Lebih tepatnya, motor patwal tersebut akan jadi motor pengawalan yang melayani para pejabat, bukan melayani rakyat.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengkritik keras keputusan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membeli lima motor listrik untuk armada patwal senilai Rp 6,3 miliar di tahun 2024 ini. 

PDIP menilai pembelian motor listrik patwal tersebut merupakan pemborosan.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mewanti-wanti Dishub DKI dalam pembelian motor listrik tersebut.

Dia meminta Dishub DKI sensitif terhadap kondisi umum masyarakat saat ini.

"Apalagi motor itu diperuntukkan untuk pengawalan VVIP yang secara fungsi mendasar jauh dari kebutuhan nyata masyarakat," kata Rio saat dihubungi, Senin (11/3/2024).

"Meskipun di sisi lain saat ini memang sedang digencarkan kendaraan yang ramah lingkungan dengan tenaga listrik," imbuhnya.

Rio mengatakan, arahan untuk menggunakan kendaraan listrik jangan menjadi legitimasi Dishub DKI untuk membeli barang tersebut.

Apalagi keberadaan motor listrik dengan harga fantastis itu bisa menyinggung perasaan sosial masyarakat.

"Jika melihat kondisi saat ini serta kebutuhan dalam sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, mitigasi bencana maka pengadaan belanja lima motor listrik dengan anggaran Rp 6,3 miliar tersebut masuk dalam pemborosan anggaran,” jelas Rio.

Menurut Rio, pembelanjaan motor listrik baru tersebut bersumber dari APBD, yang tentunya harus mempertimbangan dampak langsung ke masyarakat.

Jika tidak berdampak ke masyarakat tentunya anggaran Rp 6,3 miliar bisa dialihkan untuk kebutuhan lain.

Rio menerangkan, jika dianggap perlu dapat dialihkan namun sekali lagi semuanya patut dikaji teknis kekiniaan pembelian motor listrik baru yang dananya bersumber dari APBD.