Ratusan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Banten Tidak Diketahui Beradaanya, Digadaikan?

Oleh karena itu, politisi Partai Golkar itu mendesak agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten segera menelusuri kendaraan dinas tersebut.

"Harus dilacak dong itu mah harus dilacak," ujarnya.

Muhsinin meminta BPKAD Banten segera berkoordinasi dengan Satpol PP Banten untuk menelusuri keberadaan dinas tersebut.

"Bagian aset itu harus dikejar, koordinasi dengan Satpol PP biar ada fungsinya. Dikejar dong punya masyarakat, uang masyarakat itu belinya, apalagi totalnya 200 lebih," ujar dia.

Muhsinin mengaku, akan memanggil pihak BPKAD Banten untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut.

"Ya nanti ada rakor, nanti ditanyain, yang pensiun-pensiun yah," ucapnya.

Sementara, Plh Sekretaris Daerah Banten, Virgojanti mengaku, masih menelusuri keberadaan kendaraan dinas tersebut yang dibeli dari tahun 2001 sampai dengan 2019.

"Kan sedang di telusuri, itu kan ada TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) proses bertahap, dilihat ada di mana kendaraannya," kata Virgojanti di Pendopo Gubernur Banten, Senin (27/5/2024).

Virgojanti menjelaskan, masih menunggu laporan dari BPKAD Banten terkait keberadaan kendaraan dinas tersebut.

"Nah nanti ada bidang aset itu yang akan kita nanti kita akan pantau prosesnya," ujar dia.

(TribunBanten.com/Engkos Kosasih)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News