Bawaslu DKI Janji Usut Soal Pencatutan NIK Dukungan Paslon, Siapkan 7 Posko Pengaduan Warga

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Koordinator Divisi Penanganan Pelangaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo mengungkap, ada tujuh pokso pengaduan yang akan dibangun Bawaslu.

Posko ini harus segera dibangun buntut adanya pencatutan NIK warga oleh Bacagub dan Bacawagub perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk dukungan pencalonan.

"Ada tujuh posko pengaduan, itu tersebar di kantor Bawaslu Kota/Kabupaten ada enam dan tingkat provinsi ada satu,” ujar Benny saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Benny mengatakan, pembangunan posko pengaduan ini untuk mengikuti arahan Kepala Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha kepada anggotanya di tingkat kota/kabupaten.

Posko pengaduan diharapkan bisa mempermudah masyarakat yang merasa dirugikan namanya dicatut oeh pasangan perseorangan yang kini telah dinyatakan lolos oleh KPU tersebut.

"Posko akan dibuka selama 24 jam di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pembangunan posko ini artinya sebagai bagian dari respon Bawaslu terhadap permasalahan ini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Benny meminta warga yang hendak melapor untuk melengkapi dengan bukti pengaduan.

Sebagai contoh tangkapan layar yang namanya dicatut oleh pihak Dharma-Kun sebagai dukungan untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Namanya laporan harus didukung dengan bukti, nanti akan dilakukan kajian apakah sahih atau tidak. Kalau misalkan buktinya kuat, kami akan tindaklanjuti,” ucapnya.

Meski demikian, Benny enggan berandai-andai terhadap kasus ini, apakah masuk dalam pelanggaran pidana atau administrasi.

Dia berjanji, akan langsung menindaklanjuti laporan begitu diterima resmi oleh Bawaslu DKI Jakarta.

"Kalau kami dalam melakukan kajian awal misalkan laporan dua hari, kalau dua hari sudah cukup bukti kami akan segera proses registrasi dan proses masalahnya,” imbuh Benny.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mendorong warga Jakarta yang namanya dicatut untuk mendukung Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta, Komjen (Purn) Dharma Pongrekun-Kun Wardana agar membuat laporan secara resmi.

Diketahui, banyak masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024, namanya dimasukan sebagai pendukung Dharma-Kun, padahal mereka tidak pernah memberikan fotokopi KTP Elektronik sebagai bentuk dukungan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, KPU DKI Jakarta telah menetapkan verifikasi persyaratan dukungan minimal untuk Cagub dan Cawagub independen pada Kamis (15/8/2024) malam.

Pasangan Dharma-Kun dinyatakan telah memenuhi syarat minimal dukungan minimal 618.968 fotokopi KTP elektronik.

"Sejak awal tadi sampai pagi ini banyak sekali yang mengadu, kepada Bawaslu, setidak-tidaknya melalui jalur pribadi. Ini sampai wartawan yang namanya dicatut, yang soal verifikasi faktual calon gubernur independen. Ini terakhir saya dapat (pesan) WA (WhatsApp) dari Dewan Pers dicatut juga. Wah ini kan kita harus responsif,” kata Benny.

Hal itu dikatakan Benny saat Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran dengan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024) siang.

Dalam sambutannya, Benny kembali mengajak masyarakat yang merasa namanya dicatut padahal tidak memberikan dukungan, agar segera melaporkan hal ini kepada Bawaslu DKI Jakarta.

"Kepada jajaran di bawah juga, jadi di tingkat kota ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Pulau Seribu kalau ada yang mengadukan atau melaporkan secara resmi silakan ditindaklanjuti, kami tunggu ya dan petugas kami akan melayani dengan baik," jelasnya.

Benny juga menekankan kepada anggota Bawaslu dari tingkat Kabupaten/Kota hingga kecamatan agar tidak mengabaikan laporan masyarakat. Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu memiliki tugas mulai dalam menjamin kelancaran proses Pemilu tersebut.

"Jangan sampai keberadaan kita tidak terasa atau terasa hampa di tengah-tengah masyarakat. Padahal kita ada untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada ini, karena itu kita sebagai pengawas mesti bekerja keras mengasah kompetensi dan juga responsif dalam bekerja," ucapnya.

"Mari kita jadikan seluruh dedikasi kita ini sebagai sejarah dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang pada 27 November. Supaya apa? Supaya Pilkada di DKI Jakarta ini berjalan dengan luber, dengan jurdil, dan Bawaslu menjadi lembaga terpercaya dan dapat diandalkan oleh rakyat,” pungkasnya. (faf)