Warga Jakarta Beramai-ramai Protes Namanya Dicatut Dukung Dharma-Kun, Ada PNS hingga Anak Anies

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Warga Jakarta beramai-ramai protes soal pencatutan NIK KTP milik mereka yang digunakan untuk melengkapi syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. 

Pasalnya mereka merasa tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon yang oleh KPU RI telah lolos untuk menjadi pasangan bakal calon lewat jalur indepen.

Dengan lolosnya pasangan ini, keduanya sudah bisa menantang pasangan balon kepala daerah dari jalur politik yang akan berlaga di Pilgub Jakarta 2024.

Umen, warga Jakarta Timur bernama  (36) terkejut karena nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya dicatut sebagai pendukung bakal 

Umen mengaku tidak pernah memberikan dukungan ke Dharma-Kun. 

Bahkan, ia baru mengetahui sosok Dharma-Kun setelah isu pencatutan ini mencuat di media sosial. "Tidak kenal sama sekali. Bahkan, menurut saya pribadi nama tersebut juga tidak familiar. Saya baru melihat artikel tentang mereka itu baru sekali, tadi malam," ujar Umen saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (16/8/2024).

Umen berinisiatif mengecek nomor KTP-nya di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah mengetahui banyaknya KTP warga yang diduga dicatut untuk mendukung Dharma-Kun.

"Awalnya saya melihat cuitan dari akun X yang lewat di timeline, bahwa dirinya menemukan identitasnya digunakan secara sepihak untuk mendukung nama-nama pada pencalonan gubernur Jakarta," kata Umen.  

Sama seperti Umen, warga Jakarta Timur lainnya, Ardhibhironx (39) kesal karena namanya dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun.

Padahal, tim Dharma-Kun maupun pihak lainnya tak pernah mendatanginya untuk meminta dukungan pada Pilkada Jakarta.

• Dharma-Kun Jadi Paslon Jalur Independen, KPU Bantah Sengaja Loloskan agar Tak Muncul Kotak Kosong

"Awal mulanya saya juga buka Twitter, saya temukan sudah ada yang dicatut. Saya kepikiran, 'Apa jangan-jangan gua juga kena'. Pas saya cek tadi pagi, ternyata bener ada nama saya. Padahal, tidak ada yang konfirmasi lewat telepon, WhatsApp, atau secara langsung dari RT, RW, kelurahan soal persetujuan itu," ujarnya kepada Kompas.com.  

Ardibhironx mengaku familiar dengan sosok Dharma Pangkerun. Namun, ia sama sekali tidak tahu Dharma maju sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024 jalur independen.  

"Saya sempat tahu nama beliau sempat ramai pas Covid-19. Namun, saya tidak tahu kalau beliau maju jalur independen. Apalagi, sampai saya menyatakan dukungan, itu sama sekali tidak benar," katanya.  

Adapun pengecekan dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan dapat dilakukan di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.  

Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual (verfak) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independen. Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menuturkan, Dharma-Kun dinyatakan lolos verfak setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan.

"Pada verifikasi faktual pertama jumlahnya 183.001 data dukungan. Maka total hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468. Data ini melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," ujar Dody di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dharma-Kun sebelumnya tidak lolos tahap verfak pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat usai pengecekan tim verifikator di lapangan.

Setelah melakukan perbaikan, keduanya berhasil mengumpulkan data dukungan dalam tahap verifikasi administrasi dengan total jumlah yang memenuhi syarat 826.766 dukungan, dari data disampaikan 933.040.

"Dari 826.766 yang lolos verifikasi administrasi. Data yang memenuhi syarat ada 494.467 ditotal dengan verfak pertama 183.001 menjadi 677.468," jelas Dody.

Dody menuturkan, tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan (SK) yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Oleh karenanya, Dharma-Kun bakal bersaing dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik (parpol) pada Pilkada Jakarta.

Warga Jakarta Selatan Protes Namanya Dicatut

Sama dengan warga lainnya, Elisa (bukan nama sebenarnya) menegaskan suaminya tidak pernah mendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. 

Namun nomor KTP suaminya di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatut sebagai salah satu pendukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024.

"Enggak (dukung), enggak kenal juga. Bahkan kami saja baru tahu kalau ada calon itu," ujar Elisa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/8/2024).

Elisa mengatakan, suaminya, Putra (bukan nama sebenarnya) mengaku kesal nomor KTP-nya digunakan untuk mendukung paslon independen. Padahal, kata Elisa, Putra tidak pernah menyerahkan KTP untuk mendukung Dharma-Kun.

"Aku konfirmasi ke suamiku, memangnya kamu dukung? Kata suami 'Enggak, saya enggak dukung siapa-siapa, enggak tahu'," ucap Elisa.

Baik Elisa maupun Putra merupakan aparatur sipil negara (ASN). Keduanya harus mengedepankan netralitas dan dilarang berpihak ke calon kepala daerah tertentu.

"Kami kan pegawai pemerintah, dilarang juga kan ikut gitu, enggak boleh setahu kami. Jadi ya kaget saja gitu, suami minta dilaporin saja," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual (verfak) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independen. Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya menuturkan, Dharma-Kun dinyatakan lolos verfak setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan.

NIK KTP Anak Anies Baswedan Dicatut

Kasus pencatutan NIK secara sepihak untuk mendukung pasangan calon independen Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana pun menimpa anggota keluarga Anies Baswedan.

Bahkan nama dua anak Anies Baswedan turut dicatut, hal ini disampaikan melalui akun X @aniesbaswedan pada Jumat (16/8/2024).

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," tulis Anies Baswedan.

Menyikapi kasus ini, Bawaslu mengimbau masyarakat untuk mengecek status NIK pada dukungan calon.

Hal tersebut untuk mengetahui apakah data NIK dipakai atau dicatut sepihak untuk mendukung bakal calon perseorangan kepala daerah atau tidak.

Dan apabila mendapati data NIK dicatut sepihak, masyarakat dapat melakukan pelaporan ke Bawaslu.

Bagaimana cara mengetahui NIK kita dipakai dukungan calon Pilkada 2024 atau Tidak?

Jika merasa tidak mendukung calon tertentu, tetapi NIK terdaftar pada dukungan calon perseorangan, maka dapat melapor ke Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara online maupun offline.

Untuk melaporkan dapat menyertakan salinan KTP dan tangkapan layar yang menunjukkan data dicatut. Atau bisa juga laporkan secara langsung dengan mendatangi Kantor Sekretariat Bawaslu setempat. Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News