Pilkada Jakarta

Respon PDIP Tiket Pilgub Jakarta Diborong KIM Plus: Kami Tantang Lawan Kotak Kosong, Berani?

PDI Perjuangan (PDIP) memastikan tidak bisa mencalonkan diri di pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024.

Editor: Joko Supriyanto
WartaKota/Yolanda Putri Dewanti
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful saat ditemui dalam diskusi Ganjar Center, di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023). 

TRIBUNTANGERANG.COM - PDI Perjuangan (PDIP) memastikan tidak bisa mencalonkan diri di pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024.

Sebab, tiket menuju Pilkada Jakarta 2024 telah diborong oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus.

12 Partai yang masuk KIM plus diantaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI),  Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Belasan Partai ini secara resmi mengusung Ridwan Kamil (RK) dan Suswono di Pilkada DKI Jakarta 2024. 

PDI Perjuangan (PDIP) memberikan reaksi terkait Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang kini resmi mengusung Ridwan Kamil (RK) dan Suswono di Pilkada DKI Jakarta 2024. 

Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, menantang KIM Plus melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta. 

Djarot menilai, dengan deklarasi itu maka PDIP tidak bisa mencalonkan cagub-cawagub di Jakarta.

 "Kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi, maka PDI secara otomatis tidak bisa mencalonkan diri." 

"Kalau begitu, kami tantang apakah berani pasangan yang deklarasi dengan memborong semua partai itu melawan kotak kosong?" Kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Djarot menilai, jika nantinya RK-Suswono tidak melawan kotak kosong maka akan berpeluang untuk melawan pasangan jalur independen yang menurutnya sebagai cagub boneka. 

"Mari kita lihat, atau ini akan berusaha diloloskan calon independen sebagai calon boneka, ya, karena banyak sekali ya, ini masukan suara dari warga yang merasa atau membuktikan KTP-nya dibegal, KTP-nya dicatut ini sudah pelanggaran sungguh-sungguh menurut saya," katanya.

Meski tak memiliki kawan koalisi, Djarot mengatakan, partainya akan tetap terus berjuang bersama rakyat yang menginginkan kontestasi Pilgub Jakarta ini diikuti oleh banyak calon. 

"Jadi kami tantang itu, mari tetap berdiri teguh bahwa PDI Perjuangan akan melawan siapapun juga yang merusak atau yang bikin demokrasi nggak sehat di kota Daerah Khusus Jakarta."

"Kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarung kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta," katanya.

Punya Waktu Sepekan

Partai politik berbondong-bondong mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI Jakarta.

Koalisi perubahan yang kini bernama KIM Plus pun balik badan. Setelah sebelumnya mengusung Anies Baswedan di Pilpres, kini ketiga partai tersebut, yakni NasDem, PKB dan PKS ogah kembali mengusung Anies.

Anies Baswedan kini ditinggal sendirian oleh partai politik. PDIP perjuangan yang belum mendapatkan koalisi kini berusaha mengupayakan pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyatakan, Anies bakal diduetkan dengan kader PDI-P, yakni Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi.  

"Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain, sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang," kata Said ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Kalau peluangnya dapat kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua," ujar dia melanjutkan.

Said mengeklaim, Anies dan Hendrar sudah bersedia untuk diduetkan dan dicalonkan oleh PDI-P.

Said pun mengakui bahwa upaya mengusung Anies-Hendrar tidak mudah karena tiket pencalonan sudah habis diborong oleh Ridwan Kamil-Suswono. Sementara, PDI-P mesti berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur karena kursi PDI-P di DPRD DKI Jakarta tidak memenuhi ambang batas pencalonan.

"Tapi kalau toh pada akhirnya kami tidak bisa, katakanlah karena sudah KIM Plus terkonsolidasi, kami tidak punya kawan lagi untuk maju, ya apa boleh buat?" kata Said.

Apabila itu terjadi, Said menyatakan, PDI-P bakal memilih untuk tidak mencalonkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. 

Ketua DPP PDI-P Adian Napitupulu pun menegaskan, PDI-P tidak akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono.

Menurut dia, deklarasi Ridwan Kamil-Suswono yang tidak mengikutsertakan PDI-P menandakan PDI-P tidak bisa diperjualbelikan.

"PDI Perjuangan is not for sale,” kata Adian. PDI-P dikunci Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat berpandangan, terbentuknya koalisi besar yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono merupakan upaya untuk mengunci PDI-P agar tidak bisa mencalonkan jagoannya pada Pilkada Jakarta.

“Deklarasi itu kita bisa melihat bagaimana nantinya kalau itu terjadi maka PDI-P secara otomatis tidak bisa mencalonkan,” ujar Djarot

(Tribunnews.com/Kompas.com)

 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved