Menteri Keuangan yang Baru Harus Berani Bilang Tidak pada Prabowo-Gibran

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Menteri keuangan di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus memiliki kriteria khusus.

Menteri baru tersebut haruslah sosok menkeu yang dapat mengerem penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program pemerintahan yang tidak mendesak atau tidak realistis.

Terutama pada tahun pertama dan kedua pemerintahan Prabowo-Gibran karena pada masa ini menjadi tahun-tahun mereka berupaya menepati janji politik saat kampanye kemarin.

"Kriteria menkeu yang ideal itu, dia berani berkata tidak terhadap program-program dari Prabowo-Gibran yang membutuhkan anggaran besar tapi belum terlalu urgent atau kurang realistis," ujarnya Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Kompas.com, Kamis (12/9/2024). 

Menurut dia, menkeu baru harus dapat mengingatkan pemerintah agar bijak menggunakan APBN dan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen.

Selain itu, menkeu baru juga harus bisa menjaga rasio utang tetap terkendali karena dalam tiga tahun ke depan, rata-rata utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah mencapai Rp 800 triliun dan belum termasuk bunga utang.

"Nah ini sosok yang berani untuk berkata tidak, bahkan harus berbeda dalam beberapa hal teknis dengan Prabowo," ucapnya.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto.

Eko menyebut, Menkeu baru harus obyektif dalam melihat kapasitas APBN dalam menjalankan kebijakan atau program pemerintah.

"Tidak hanya mengakomodasi kepentingan politik anggaran untuk memaksimalkan budget APBN," ujar Eko kepada Kompas.com, Kamis.

Untuk itu, diharapkan menkeu baru tidak berasal dari partai politik manapun serta tidak memiliki perusahaan atau bisnis apapun agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan korupsi.

Baiknya, sosok yang akan menjadi menkeu baru berlatarbelakang akademisi, birokrat karier, dan memiliki wawasan yang mumpuni dalam kebijakan fiskal.

"Harapannya menteri keuangan tidak berasal dari partai politik, tidak berasal dari kepentingan politik jangka pendek. Tapi memang sosok yang punya integritas dan tidak punya catatan korupsi," ucap dia.

Dia juga sosok yang memiliki kredibilitas terutama di forum internasional karena Kementerian Keuangan akan berkaitan dengan berbagai negosiasi pendanaan transisi energi dengan negara-negara mitra dan bertugas meyakinkan investor untuk membeli surat utang pemerintah.

"Jadi dia mainnya harus jauh ke forum-forum internasional," tuturnya. Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News