Referendum, Opsi karena Tidak Ada Orang Sasak di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Dengan demikian, ada kewajaran jika timbul semacam kecurigaan. Selama ini, dalam setiap kabinet, baik dari era pemerintahan sebelumnya sampai era di mana harapan kesetaraan sosial (boleh baca etnis) dan keadilan yang merata digaungkan oleh Prabowo, keterwakilan Bali dan Papua selalu ada.

Apa ya, karena kedua etnis ini adalah etnis yang diemaskan. Etnis yang diistimewakan. Seolah-olah ada ketakutan dari pemerintah jika mengecewakan kedua etnis ini, Indonesia akan huru-hara secara nasional.

Apabila kekhawatiran itu benar ada, sepatutnya, hal sama berlaku terhadap Lombok. Karena meskipun Papua dikenal kaya sumber daya alamnya dan Bali sebagai magnet pariwisata dunia, namun kedua perkara ini juga bukan tidak dijumpai di Lombok.

Logikanya, jika Lombok tetap diproyeksikan sebagai bagian dari pariwisata unggulan Indonesia, keterwakilan Sasak wajib ada di kekuasaan pusat.

Kekhawatiran stabilitas nasional yang ditimbulkan oleh sikap pengetepian pemerintah terhadap Papua dan Bali telah membuat mereka lupa, betapa ganasnya kermarahan orang Sasak.

Sekali lagi, agak susah menerima argumen politik kuasa Prabowo jika salah satu alasan memilih para menterinya berdasarkan keterwakilan etnis maupun balas jasa terhadap perjuangan politik sepanjang pemilu.

Karena itu, adalah wajar kekecewaan orang Sasak dirasa membakar ubun-ubun. Demi memenangkan Prabowo, begitu banyak orang Sasak yang lebih memilih durhaka kepada Tuan Guru (pusat segala rujukan moral dan nilai orang Sasak).

Mayoritas orang Sasak dituduh tidak pandai berterima kasih kepada Jokowi yang selalu kalah telak oleh Prabowo di Lombok demi sikap politik rela mati untuk Prabowo, tetapi Jokowi memberikan komitmen pembangunan infrastruktur di Lombok yang sangat kuat.

Sikap politik orang Sasak terhadap kemenangan Prabowo sudah terbukti hampir 20 tahun. Lalu ketika melihat menteri yang dipilih Prabowo banyak yang tidak mencerminkan kekuatan tekad politik setia sebesar orang Sasak selama ini, wajar jika orang Sasak meradang.

Kecewa karena Prabowo yang mereka yakini sebagai orang nomor wahid dalam hal berterima kasih, tetapi dalam kasus orang Sasak, Prabowo menjadi orang lain. Terlebih karena dari ucapan Prabowo sendiri terlontar terkait keterwakilan kepelbagaian etnis.

Prabowo perlu diberikan sinyal bahwa dalam hal jatah menteri, orang Sasak sangat sensitif. Karena selama ini orang Sasak merasa sangat direndahkan ketika etnis lain yang lebih kecil selalu ada keterwakilan.

Sedangkan mereka selalu dipatenkan sebagai etnis belakang Indonesia. Sebagi sebuah simbol, keterwakilan menteri di pusat kuasa selain menjadi kebanggaan juga menunjukkan kelas dan kualitas etnis yang diwakili.

Ini bermakna, orang Sasak merasa dikerdilkan dengan ketiadaan keterwakilan tersebut. Padahal, orang Sasak merasa sangat tidak pantas dikerdilkan atau dilainkan berdasarkan populasi dan kontribusinya terhadap negara bangsa, khususnya kepada kemenangan politik Prabowo. 

Dengan begitu, saya rasa, mungkin marah Sasak perlu ditunjukkan hanya untuk membuka kesadaran kekuasaan dewa di Jakarta tentang betapa pentingnya berterima kasih dan menebar keadilan secara merata.

Kesetiaan orang Sasak terhadap Prabowo mungkin tiada penghabisan, tiada juga berpenghujung, namun itu tidak berarti kesabaran orang Sasak tidak memiliki batasan. Ini bermakna, marah Sasak bisa jadi dapat mengganggu stabilitas nasional.

Karena itu, sebagai ketaatan terhadap konstitusi, kemarahan orang Sasak bisa jadi ditumpahkan melalui referendum Sasak. Satu harga yang setimpal bagi kesetiaan yang tersakiti.

Malaysia, 21 Oktober 2024.

Dapatkan Informasi lain dari TribunTangerang.com via saluran WhatsApp

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News