Fraksi PKS Desak DKI Lepas Saham Bir yang Pernah Muncul di Era Anies

Menurut dia, Anies sebetulnya dapat menyerahkan persoalan itu kepada pemerintah pusat.

Soalnya saham sebesar 26,25 persen yang dimiliki DKI didapat secara cuma-cuma saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 1970 silam.

Saat itu, pemerintah berupaya memiliki sahamtersebut untuk mengontrol peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

"Ada kejadian PT Bir Bintang, pada saat itu pemerintah tidak bisa masuk mendapatkan saham. Untuk apa? Untuk mengontrol sejauhmana bir bintang ini dipasarkan di masyarakat, itu harus dikontrol," jelasnya.

"Lalu datanglah (dibentuk) itu PT Delta Djakarta di tahun 1970 dan diserahkan kepada Pak Ali Sadikin tanpa membeli saham. Permasalahannya adalah ini bukan punya pemda, tapi dari pemerintah Belanda diserahkan kepada pemerintah pusat lalu diserahkan ke pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain itu, Prasetyo khawatir bila saham itu dijual, harganya tiba-tiba melonjak tinggi.

Dari yang misalnya Rp 1 triliun, lalu ketika saham itu dijual naik menjadi Rp 4 triliun, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Terus yang mau tanggung jawab saya? Saya harus masuk sel (penjara)? Pak silakan saja jual, saya nggak ikut-ikut nggak ada tanda tangan pulpen hijau dari saya ini. Kalau Gubernur mau jual silakan, cuma aturan harus dilewati,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Prasetyo mengaku telah mendapatkan usulan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana penjualan sahamDelta.

Namun Prasetyo tidak menindaklanjuti usulan tersebut karena tidak disertai kajian mendalam.

"(Surat) belum saya jawab, karena apa? Tidak ada alasan yang masuk di akal. Sekali lagi saya bukan bela miras lho, tapi ini nggak rasional," imbuhnya. (faf)

Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News