Daftar 8 Kepala Daerah di Provinsi Banten yang Dilantik Prabowo di Jakarta pada 20 Februari 2025

TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Sebanyak 8 kepala daerah di Provinsi Banten akan dilantik bersama kepala daerah lainnya di Jakarta mulai Kamis, 20 Februari 2025.

Mereka akan dilantik bersama kepala daerah lainnya secara bertahap oleh presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan yang awalnya disebut digelar pada 6 Februari diundur karena dua hari sebelumnya Mahkamah Konstitusi melakukan putusan sela.

Sebenarnya ada satu kepala daerah yang belum diputus sehingga belum bisa mengikuti pelatikan.

Mereka adalah pemenang Pilkada Kabupaten Serang terpilih di Pilkada 2024 yakni Ratu Rachmatuzakiyah-Najib Hamas.

Saat ini gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dilayangkan Paslon Andika Hazrumy-Nanang Supriatna masih berjalan di MK.

Sedangkan gugutan yang dilayangkan pasangan terhadap pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga sudah diputus oleh MK.

MK menyatakan gugatan pasangan Ruhamaben dan Shinta tidak diterima.

Sebelumnya pelantikan dijadwalkan pada hari ini, 6 Februari 2025 namun kemudian ditunda setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mempercepat pembacaan putusan dismissal dalam sengketa hasil Pilkada 2024.

Adapun untuk lokasi pelantikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut akan dilakukan di Jakarta, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Prosesi pelantikan kepala daerah terpilih di Provinsi Banten ini nantinya akan dilakukan bersama dengan pasangan kepala daerah lainnya yang terpilih dalam Pilkada 2024.

Pelantikan kepala daerah di Banten ini termasuk dalam rangkaian pelantikan seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Pelantikan ini akan dilaksanakan setelah hasil Pilkada yang sah tanpa adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Daerah di Banten yang Siap Dilantik Sebanyak sembilan kepala daerah di Banten, termasuk gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil walikota, serta bupati dan wakil bupati dipastikan tidak terdapat sengketa dan akan dilantik pada tanggal yang telah ditentukan.

"Apabila mengacu pada kesepakatan antara Komisi II DPR RI, Pemerintah (mendagari) bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Banten yang tidak terdapat sengketa di Mahkamah Konstitusi ada lima daerah," ungkap Ketua KPU Banten, Mohamad Ihsan, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (23/1/2025).