Kala Soeharto Potong Gaji Para Menteri dan Minta Dana dari Konglomerat untuk Makan Siang Gratis

TRIBUN TANGERANG.COM- JAKARTA- Program makan gratis ternyata tidak hanya dilakukan Presiden Prabowo. 

Presiden ke-2 RI Soeharto juga pernah melakukan hal tersebut dengan nama program 'Kesetiakawanan Sosial'.

Berbeda dengan progam Makan Siang Bergizi yang dikhususkan untuk pelajar, Soeharto mengkhususkan hal itu untuk memberi makan siang untuk para pekerja.

Bedanya Soeharto kala itu tidak terlalu membebani keuangan negara. Soeharto memilih untuk memotong gajinya dan para menteri serta pejabat.

Selain itu, Soeharto juga mengumpulkan dana dari para konglomerat untuk mencari dana tambahan.

Soeharto menjalankan kebijakan itu selama satu tahun penuh demi membantu pekerja.

Sedangkan di masa pemerintahan saat ini, Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi dilakukan pemerintah terutama untuk menambah pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 100 triliun.

Sementara dalam APBN 2025, sudah dianggarkan dana Rp 71 triliun untuk program tersebut. Prabowo telah meminta agar anggaran MBG pada 2025 ditambah untuk menambah jumlah penerima manfaat, dari 17 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

Dampaknya semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah diminta menyisir anggaran dengan target akumulasi senilai Rp 306,7 triliun.

Anggaran yang dipangkas antara lain adalah belanja operasional perkantoran, belanja seremonial, perjalanan dinas, serta dana transfer ke daerah (TKD).

Instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi waktu sampai 14 Februari 2025 untuk menyusun rencana penyisiran belanja di instansi masing-masing.

Transformasi Kawasan Industri untuk Adopsi Hijau Artikel Kompas.id Potong gaji pejabat era Soeharto untuk makan gratis Penguasa Orde Baru Soeharto pernah mengeluarkan kebijakan yang hampir serupa dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini.

Saat itu, pemerintah butuh tambahan dana besar untuk membantu program makan gratis untuk masyarakat kurang mampu, terutama pekerja yang terkena PHK akibat krisis moneter pada 1998.