Begini Solusi Wabup Intan Nurul Hikmah untuk 3 Ribu Karyawan yang Kena PHK di Kabupaten Tangerang

Laporan Reporter Tribuntangerang.com, Nurmahadi

TRIBUNTANGERANG.COM, SUKAMULYA- Sebanyak 3 ribu karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Tangerang, pada triwulan pertama 2025.

PHK besar-besaran itu, diduga terjadi oleh pelemahan ekonomi global terhadap sejumlah industri di Kabupaten Tangerang. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menyebut pemerintah akan membuka Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak-banyaknya sebagai solusi bagi para pekerja yang terkena PHK. 

BLK itu kata Intan, akan berisi pelatihan beragam sektor usaha, mulai dari pelatihan menjahit, mencukur, service elektronik, hingga pelatihan make-up. 

"Solusi kami ini yang kami tawarkan untuk usaha-usaha, kami juga buka BLK. Jadi kami menawarkan beberapa, itu kan bisa jadi servis AC, bengkel, cukur, make-up, terus menjahit. Itu bisa dijadikan industri-industri yang bisa menampung mereka kalau mereka ingin," kata dia kepada wartawan, Senin (10/3/2025). 

Dia mengatakan, para peserta BLK ini nantinya akan memiliki keahlian di bidang yang mereka inginkan, kemudian membuka usaha rumahan. 

"Enterpreneur sendiri. Kayak sekarang kan orang pada bikin kopi, menjahit aja orang pasti butuh kok. Penjahit itu orang pasti butuh, make-up aja orang pasti butuh. Ya kan anak perpisahan, wisuda, kawinan dan lain-lain," tuturnya. 

Di samping itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono menuturkan, pasca Pandemi Covid-19, PHK besar-besaran masih terus menghantam Industri padat karya di Kabupaten Tangerang. Terlebih, industri yang umumnya berorientasi terhadap eskpor. 

“Itu memang dampak secara global, memang tidak seimbang antara produksi dan permintaan. Kalau tidak seimbang mau engga mau perusahaan akan melakukan efisiensi. Itu yang dilakukan pasti akan terjadi,” ucap dia. 

Baca juga: Alasan 2 Pabrik Sepatu Nike di Tangerang PHK 3500 Karyawannya Menjelang Lebaran 2025

Meski demikian, Rudi menegaskan kondisi tersebut berbeda dengan apa yang terjadi pada PT Mayora Indah TBK, yang sempat viral usai melakukan PHK terhadap pekerjanya. 

“Mayora beda, karena itu habis kontrak, itu 200-an PHK. Kalau PT Victroy Cingluh karena order dari luar negeri turun drastis,” kata dia. 

Rudi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang, masih terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM dan pemanfaatan konsumsi dalam negeri, meskipun tengah diterpa pelemahan ekonomi global. 

“Posisinya sekarang karena ekonomi di luar negeri juga kurang baik, kita dorong perkuatan umkm karena penduduk kita besar dan produk produk umkm supaya diminati. Kalau kaitan dengan order (luar negeri) engga bisa berbuat banyak. Apalagi perusahaan padat karya itu orientasinya ekspor,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Rudi mengatakan dari hampir 4 juta penduduk Kabupaten Tangerang, saat ini terdapat 2,5 juta angkatan kerja dengan jumlah pengangguran 0,06 persen. 

“Kita akan terus berupaya, bulan ini kita buka BLK (balai latihan kerja) Kosambi. Kita Pemda menyiapkan pelatihan-pelatihan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja apakah itu pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua itu kita usahakan supaya terpenuhi,” paparnya. (m41) 

Pabrik Sepatu Nike PHK 3500 Karyawan

Sebanyak 3500 karyawan pabrik sepatu Nike di Kabupaten Tangerang, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.

Karyawan tersebut berasal dari dua perusahaan yakni PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Cingluh.

PT Adis Dimension Footwear telah mem-PHK 1.500 karyawan. Sedangkan PT Victory Ching Luh tengah dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan.

Kedua perusahaan itu disebut melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena mengalami penurunan produksi.

Berkurangnya permintaan dari pemilik merk Nike membuat perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi.

Septo mengatakan, PHK bukan disebabkan oleh tingginya upah minimum kabupaten/kota (UMK), melainkan karena menurunnya pesanan dari brand yang bekerja sama dengan kedua perusahaan tersebut.

"Order dari pemegang merek yang kurang sehingga mereka tidak mendapatkan order.

Tidak mendapatkan order sehingga kan dari order itu mereka akan mem-PHK," ujar Septo kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Rabu (5/3/2025).

PHK Sudah Berlangsung Sejak 2024 Proses PHK di dua perusahaan ini telah berlangsung sejak November 2024 hingga Januari 2025.

Saat ini, kedua perusahaan masih dalam tahap penyelesaian pembayaran hak-hak karyawan yang terdampak.

"Sekarang sedang proses pembayaran hak-hak karyawannya. Masih dalam proses," kata Septo.

Gelombang PHK di Banten Sepanjang tahun 2024, sebanyak 12.000 karyawan di Provinsi Banten mengalami PHK akibat berbagai faktor, termasuk penurunan permintaan produk dan efisiensi perusahaan. 

"Setiap hari ada saja perusahaan yang minta izin untuk PHK. Izinnya ada di Kabupaten/Kota dan itu sekitar 12.000 karyawan selama 2024," kata Septo. 

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News