Lucky Hakim Jelaskan Duduk Perkara Liburan ke Jepang Tanpa Izin Hingga Kena Tegur Dedi Mulyadi

TRIBUNTANGERANG.COM - Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya tiba di Indonesia setelah ramai kena tegur Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal liburan ke Jepang tanpa izin.

Setibanya di Indramayu, Lucky Hakim pun sempat memimpin apel pagi dengan para ASN Pemkab Indramayu pada Selasa (8/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Lucky Hakim menjelaskan duduk perkara dirinya pergi ke Jepang hingga akhirnya mendapat teguran dari Dedi Mulyadi.

Pengakuan Lucky Hakim, jika rencana liburan ke Jepang bersama keluarganya itu telah direncanakan sejak Desember 2024.

Kesibukannya selama masa kampanye pilkada membuat waktu bersama keluarga berkurang sehingga Lucky memanfaatkan cuti Lebaran untuk ke luar negeri.

"Terus saya beli tiket tuh bulan Desember. Saya juga bisa tunjukkan bukti-buktinya, itu setelah Pilkada dan belum dilantik,” terangnya.

Awalnya, liburan ke Jepang direncanakan sejak Rabu (2/4/2025) hingga Jumat (11/4/2025).

"Karena bayangan saya kan anak-anak sekolah itu tanggal 14 (April 2025), gitu,” imbuhnya.

 Lantaran menggunakan tiga hari kerja untuk libur, Lucky mempersingkat cutinya menjadi lima hari.

"Nah pas di situ tertolak izinnya karena sudah di bawah 14 hari kerja (dari tanggal pengajuan cuti)."

"Saya bilang, 'Loh kan masih lama'. Lalu dijelaskan, 'Oh enggak, Pak, bukan masalah lama harinya, tapi lama hari kerjanya,'” katanya.

Lucky mengaku tak mengetahui adanya surat edaran dari Kemendagri tentang larangan kepala daerah liburan keluar negeri selama libur Lebaran 2025.

Ia menyatakan masih ada di Indramayu pada hari pertama Lebaran, bahkan menggelar open house dengan warga.

"Tapi saat saya pergi ke sana, ternyata persepsi saya soal hari cuti itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, saya juga akan menjelaskan pula kepada Kemendagri. Hari ini saya akan ke Kemendagri untuk memberikan penjelasan,” ungkapnya.

Respons Wagub Jabar

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan liburan Lucky Hakim ke Jepang tak izin ke Pemprov Jabar maupun Kemendagri.

Ia menyesalkan tindakan Lucky Hakim dan meminta kepala daerah di Jawa Barat tidak melakukan hal serupa.

"Aturan bagi kepala daerah untuk bepergian ke luar negeri baik urusan dinas maupun pribadi sudah sangat jelas," ujarnya, Senin (7/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

Ia menambahkan aturan berpergian keluar negeri untuk urusan dinas maupun pribadi sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, saat retret di Magelang, Jawa Tengah.

"Saat itu, Pak Mendagri sudah menjelaskan langsung alurnya seperti apa ketika hendak izin bepergian ke luar negeri untuk perjalanan dinas maupun pribadi," tegasnya.

Sejumlah keperluan pribadi yang diizinkan seperti berobat hingga berlibur bersama keluarga.

"Mudah-mudahan, Pak Lucky segera merespons ke pak Gubernur, karena alasan kepergian yang disampaikan akan menjadi pertimbangan untuk pemberian sanksinya," tandasnya.

Wamendagri Akan Panggil Lucky Hakim

Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengaku sudah menghubungi Lucky Hakim dan meminta klarifikasi terkait keluar negeri tanpa izin.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati, kami akan minta penjelasan langsung," ujarnya, Senin.

Informasi yang disampaikan Lucky Hakim belum detail dan akan meminta keterangan sepulang dari Jepang.

"Belum detail menjelaskan," imbuhnya.

Ia membenarkan adanya undang-undang yang mengatur perjalanan kepala daerah keluar negeri.

"Dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i KDH dan WKDH (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri," tegasnya.

Bima Arya enggan membahas sanksi yang akan dijatuhkan ke Lucky Hakim lantaran belum ada klarifikasi.

"Soal sanksi nanti, yang penting kita dengar dulu penjelasan beliau," terangnya.

(Tribunnews.com/Faisal Mohay)

Dapatkan Informasi lain dari Tribuntangerang.com via saluran Whatsapp di sini

Baca berita TribunTangerang.com lainnya di Google News