Ada Campur Tangan Presiden Prabowo dalam Pembatalan Mutasi Letjen TNI Kunto Arief Anak Try Sutrisno

Ia menjelaskan hal itu karena ada beberapa perwira tinggi TNI yang masih dibutuhkan dalam penugasannya sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini.

Hal tersebut, kata dia, juga didasarkan pertimbangan masing-masing pimpinan para perwira tinggi TNI dimaksud.

"Ya, jadi kan ini kan sesuai yang pertimbangkan para pimpinan masing-masing. Siapa-siapa yang harus yang sudah bergeser. Ternyata setelah dipertimbangkan dengan perkembangan situasi yang ada saat ini, ternyata masih harus dipimpin oleh pati (perwira tinggi) yang bersangkutan," ungkap Kristomei saat konferensi pers via daring pada Jumat (2/5/2025) malam.

"Kita masih tunda untuk pergeserannya. Karena ada yang tidak bergeser, maka rangkaian itu tidak bisa bergeser," lanjut dia.

Ia juga menegaskan penangguhan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tersebut tidak ada kaitannya dengan aktivitas atau pernyataan dari ayah Kunto, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Diketahui, Try Sutrisno disebut-sebut turut merestui usulan Forum Purnawirawan TNI di mana satu poinnya meminta mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui MPR.

Dikritik Anggota DPR RI

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyoroti pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, anak dari Try Sutrisno.

Diketahui Letjen Kunto batal dimutasi sebagai Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1.

Lantas, TB Hasanuddin menyatakan keprihatinannya dan menilai keputusan tersebut mencerminkan pengaruh politik dalam tubuh TNI.

Dikutip dari Tribunnew, hal itu disampaikan Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Sabtu (3/5/2025).

“TNI tidak boleh digoyahkan oleh urusan politik,” tegasnya.

Ia menyinggung adanya spekulasi bahwa mutasi terkait pernyataan Try Sutrisno dan keterlibatan mantan ajudan Presiden ke-7, Joko Widodo.

Menurutnya, keputusan mutasi seharusnya murni didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan tekanan eksternal.

Adapun perubahan SK yang cepat dianggapnya mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI.