Memo Titip Siswa dalam SPMB Jadi Sorotan, Orangtua Murid di Tangerang Geram: Sangat Merugikan

Laporan Reporter Tribuntangerang.com, Nurmahadi

TRIBUNTANGERANG.COM, TANGERANG - Memo permohonan bantuan untuk menerima seorang calon siswa agar bisa masuk ke sekolah tertentu dalam sistem penerimaan siswa baru (SPMB) menjadi sorotan.

Memo itu ternyata milik seorang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Budi Prajogo dengan tujuan menitipkan siswa.

Kasus titip siswa agar bisa masuk ke sekolah tertentu ternyata membuat sejumlah orangtua siswa geram.

Salah satunya Daroen (44), pria asal Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten itu menilai praktik titip siswa dalam SPMB sangat merugikan.

Pasalnya, beberapa anak yang seharusnya memiliki kapabilitas untuk masuk ke sekolah impian berakhir digeser oleh calon siswa yang dititipkan oknum tertentu.

Terlebih kuota siswa-siswi bagi sekolah negeri terbilang cukup sedikit.

"Tentu sangat merugikan ya, bisa saja anak yang seharusnya masuk akhirnya enggak masuk karena digeser oleh siswa yang dititipkan ini," ungkapnya.

Baca juga: Akses SMAN 6 Tangsel Dibuka Kembali Usai Mediasi Buntut Protes SPMB 2025 Jalur Domisili

Menurut Daroen sepatutnya para orangtua bisa mengukur kemampuan akademik anaknya, sehingga tidak muncul keinginan untuk menitipkannya agar bisa diterima di sekolah tertentu.

Dia mengatakan beberapa sekolah swasta kini justru lebih bagus ketimbang sekolah negeri.

Terlebih sekolah swasta juga sudah ditetapkan masuk dalam program sekolah gratis di sejumlah daerah.

"Harusnya mengukur kemampuan anaknya, kalau memang tidak mampu masuk ke sekolah negeri, ya cari sekolah swasta, apalagi sekarang sekolah swasta justru banyak yang lebih bagus daripada sekolah negeri," ungkapnya.

Di samping itu, orangtua murid lainnya, Marzuki (43) mengatakan praktik titip siswa sudah ada sejak zaman dahulu.

Baca juga: Polemik Jalur Domisili SPMB, Warga Tutup Akses ke SMPN 4 dan SMAN 6 Tangsel

Marzuki menilai jika kini disebut "titip siswa", maka dahulu praktik itu dinamai "beli bangku".

"Kalau dulu kan namanya 'beli bangku' ya, sebenarnya praktik curang ini sudah dilakukan sejak dulu," ungkapnya.