TRIBUNTANGERANG, JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah belum berencana menggunakan vaksin Zifivax asal Cina, dalam program vaksinasi Covid-19 nasional.

"Sampai sekarang belum ada rencana penggunaan vaksin Anhui atau Zifivax dalam program vaksinasi," ujar Nadia saat dikonfirmasi, Jumat (8/10/2021).

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan vaksin tersebut bisa digunakan pemerintah nantinya.

"Sampai saat ini kita ketahui ada beberapa merek vaksin yang sudah mendapatkan izin edarnya," katanya.

Vaksin Kesepuluh

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengizinkan penggunaan darurat alias emergency use authorization (EUA), untuk vaksin Covid-19 dengan merek dagang Zifivax.

"Badan POM kembali menginformasikan telah diberikan persetujuan terhadap satu vaksin Covid yang baru dengan nama dagang Zifivax," ujar Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers virtual, Kamis (7/10/2021).

Ia melanjutkan, vaksin ini dikembangkan oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical yang bekerja sama dengan perusahaan Indonesia, PT Jebio.

Baca juga: Tulis Surat Terbuka Lagi, Irjen Napoleon Bonaparte: Aku Bukan Koruptor!

Vaksin ini dikembangkan menggunakan platform rekombinan protein sub unit.

Vaksin asal Cina ini melakukan uji klinik pada 28.500 subyek, di mana 4.000 subyek ada di Indonesia.

“Ini adalah uji klinik yang dilakukan bersama-sama multi center ada Indonesia, ada di Cina juga fase tiganya, Pakistan, Uzbekistan, dan Ekuador."

Baca juga: Usul Densus 88 Dibubarkan, Fadli Zon Dinilai Tendensius dan Provokatif

"Dengan jumlah subjek sekitar 28.500 dan di Indonesia sendiri ada 4.000 subjek, karena ini dilakukan dari Bandung, RSCM Jakarta,” ungkap Penny.

Penny mengatakan, uji klinik fase III dilaksanakan di RSCM Jakarta, FK Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, serta rumah sakit yang tersebar di Bandung dan puskesmas yang tersebar di Jakarta.

“Ini juga meningkatkan, menambah kemampuan atau pengalaman Indonesia dalam uji vaksin."

Baca juga: Agar Tak Terbentur Ramadan, PDIP Setuju Pemilu 2024 Digelar pada 21 Februari Seperti Usulan KPU

"Dan juga akan dilakukan transfer teknologi."