TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Ada sebanyak 12.641 narapidana yang mendapatkan remisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Hari Natal 2021, Sabtu (25/12/2021).

Berkat pemberian remisi tersebut, Kemenkumham menghemat anggaran Rp 6.601.185.000 atau Rp 6,6 miliar.

"Dari total 12.641 narapidana yang memperoleh remisi khusus (RK), baik RK I maupun II, anggaran makan narapidana yang berhasil dihemat berjumlah Rp 6.601.185.000," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakata (Ditjenpas) Rika Aprianti dalam keterangannya, Sabtu (25/12/2021).

Baca juga: Sebanyak 19 Warga Binaan Lapas Kelas II A Wanita Rutan Pondok Bambu Terima Remisi di Hari Natal 2021

Baca juga: Kombes Sambodo Purnomo Yogo Sebut Samsat Polda Metro di Banten Tidak Buka Saat Natal dan Tahun Baru

Baca juga: Napi Kabur, Kemenkumham Pastikan Tindak Tegas Petugas yang Melanggar SOP

Rika memerinci, penghematan anggaran Rp 6,6 miliar tersebut di ambil dari 12.562 narapidana penerima remisi I atau pengurangan masa pidana yang bisa menghemat anggaran sebesar Rp 6.563.190.000. 

Sementara dari penerima remisi II atau yang langsung dibebaskan sebesar Rp 37.995.000.

"Berdasarkan SDP pertanggal 23 Desember 2021, jumlah WBP di Indonesia sebanyak 273.992 orang yang terdiri dari 226.093 narapidana dan 47.899 tahanan," tutur Rika.

Diberitakan, Kemenkumham memberikan remisi khusus (RK) Natal 2021 terhadap 12.641 narapidana Kristiani dan Katolik. 

BERITA VIDEO: Harapan Ikke Nurjanah, Ingin Lebih Kreatif dan Bertanggung Jawab

Dari jumlah tersebut sebanyak 12.562 orang mendapatkan remisi khusus I atau pengurangan masa pidana, sedangkan 79 orang terima remisi khusus II dan langsung dibebaskan.

"Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi yang diberikan negara bagi narapidana yang telah berusaha dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik," ujar Rika.

Rika menerangkan, remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan mengenai pemberian remisi terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama: PP No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberian Remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. 

"Semoga dengan pemberian remisi ini Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat meresapi momentum Natal dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua adalah kehendak-Nya. Remisi adalah nikmat yang diterima karena telah berupaya memperbaiki diri dan melayani Tuhan dengan baik," tutur R.