TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA - Persoalan interpelasi Formula E di tubuh DPRD DKI Jakarta terbelah. Bahkan perbedaannya bagai bumi dan langit.

Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak adanya interpelasi Formula E. 

Bahkan mereka meminta PDI Perjuangan dan PSI untuk mengakhiri drama ini, agar Anies tidak perlu menjelaskan soal turnamen balap mobil listrik itu yang digelar pada 4 Juni 2022 mendatang.

“Saya mau mengajak kepada pengusul interpelasi, saya ajak lagi sudahlah cukup drama ini berakhirlah sudah,” ujar anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif pada Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Artis Amerika Bakal Tampil dalam Ajang Formula E di Ancol, Siapa Dia?

Sementara diketahui PDI Perjuangan dan PSI tak kalah ngotot untuk mengajukan hak interpelasi  soal Formula E.

Dalam kesempatan itu, Syarif menanggapi permintaan koleganya agar tujuh fraksi di dewan termasuk Gerindra menghadiri rapat paripurna interpelasi Formula E.

Mereka dapat menyampaikan alasannya menolak memakai hak interpelasi dalam forum tersebut.

Menurut Syarif, partai Gerindra enggan terjebak dengan mendatangi rapat paripurna.

Baca juga: Ariza Menikmati Sky View Deck di JIS, Melihat Pemandangan Jakarta dan Sirkuit Formula E

Pasalnya, kehadiran partai penolak interpelasi dalam forum itu justru dapat memuluskan rapat tersebut.

Sebab jumlah peserta rapat telah kuorum atau memenuhi syarat 50 persen + satu orang.

Jika mengacu pada jumlah anggota DPRD DKI Jakarta saat ini yang berjumlah 106 orang, rapat paripurna minimal harus dihadiri oleh 54 orang.

Apabila peserta rapat dinyatakan kuorum, paripurna dapat digelar dan pimpinan rapat bisa mengambil keputusan.

Baca juga: PDI Perjuangan Bakal Desak Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk Kembali Gulirkan Interpelasi Formula E

Sementara selama ini, rapat paripurna interpelasi Formula E mandek di tengah jalan karena jumlah peserta rapat hanya diikuti 33 orang dari PDI Perjuangan dan PSI.

“Saya tidak paham jalan pikirannya, sudah lama masalah ini dibahas dan mengulang lagi. Kalau hadir di tempat paripurna lalu sampaikan penolakannya di paripurna yang tidak setuju bilang dan yang setuju bilang dinyatakan resmi, itu pendekatannya legalistik formalistik,” katanya.

“Tapi kan politik nggak seperti itu, politik nggak bisa diukur hanya dengan legalistik formalistik. Orang datang, lalu nyatakan penolakan di situ dan selesai. Psikologis politiknya harus dipertimbangkan, karena dengan sikap tidak hadir itu kan menunjukkan satu keputusan,” lanjut Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta.