"Tentunya ini dapat mengurangi dampak kemacetan lalu lintas pada saat kondisi genting terkait dengan banjir," kata Heru.

Baca juga: Gelombang Tinggi dan Banjir Rob Hantam Pemukiman Warga Akibatnya Belasan Rumah Rusak

Diberitakan sebelumnya, program normalisasi sungai oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih menjadi sorotan berbagai pihak karena dianggap mangkrak (tidak efektif).

Normalisasi sungai merupakan salah satu program pengendalian banjir, selain sumur resapan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa adanya sengketa lahan yang membuat program tersebut tidak berjalan.

"Selama ini kan masalahnya terkait kasus-kasus tanah, di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah," ujar pria yang akrab dipanggil Ariza, pada Kamis (6/10/2022).

Ia mengklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengerahkan beragam upaya untuk mengatasi masalah banjir.

Baca juga: Titik Rawan Bencana Banjir dan Longsor di Kota Tangerang Selatan saat Cuaca Ekstrem

Salah satu hal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat sertifikasi tanah di DKI Jakarta.

Lebih lanjut Ariza mengaku bahwa dalam satu hingga dua tahun terakhir ada percepatan dan akan dilakukan lebih baik lagi, terkait persertifikatan tanah-tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

"Kami kan sudah melakukan program lain juga, seperti sumur resapan maupun pembangunan sembilan polder, empat waduk, dan revitalisasi dua sungai yang dikenal dengan project 942," kata Ariza. (m36)